AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN DENGAN DIBUATNYA AKTA TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO GINI

SUSIMARGARETA, Ninik Darmini, S.H.,M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Dibuatnya Akta Tentang Pembagian Harta Gono Gini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam pencarian data, yaitu dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Subyek dalam Penelitian ini adalah Akademisi dan Notaris. Alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Akta pembagian harta gono gini sah adanya karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHperdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pada bagian premis akta bahwa sepakat untuk membagi harta perkawinan, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya Obyek yang dalam akta ini termuat didalam isi dan adanya kausa yang halal, tetapi pelaksanaannya setelah ada syarat yang terpenuhi terlebih dahulu yaitu putusnya perceraian yang sah secara hukum. (2) Dalam hal pembagian harta gono gini juga sangat berkaitan dengan perwalian anak-anak hasil dari perkawinan para pihak, sehingga tidak semata-mata hanya pembagian harta, melainkan bagaimanakah tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum kepada pihak ketiga (kreditur) atas ditandatanganinya akta pembagian harta gono gini tersebut juga harus diperhatikan karena kewajiban-kewajiban terhadap kreditur harus didahulukan atau diutamakan.

This research aims to find out the Legal Effect towards Marriage Property by Making of Community Property Division). This is a normative juridical research which applies two approaches to collect the data, namely library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. The subjects in this research are Academician and Notary. The instruments to collect the data are library study and interview. The data obtained was analysed qualitatively. The conclusions of this research are: (1) Community Property Division is valid since it fulfils the provision of Article 1320 of Civil Code, that there is an agreement from both parties, in the premise of deed stated that both parties agree to divide marriage property, the ability to perform legal action. The existence of the Object found in the deed’s content and there is a halal klausal. However, it could be implemented after there are reuirements fulfilled, that is legal divorce by law. (2) In community property division, it is also closely related to child guardianship from the marriage of both parties. Therefore, it is not only the property division, but also the responsibility to the child givenbirth in the marriage. The law effect towards the third person (creditor) for signing the community property division should also be considered since the responsibilities to the creditor must be prioritized or be put first.

Kata Kunci : Notaris, Akta Pembagian Harta Gono Gini, Harta Gono Gini