IMPLEMENTASI PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS YANG TELAH BERUMUR 25 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA

ANNA MARIE ASTI O T, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Implementasi Penyimpanan Protokol Akta Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Setelah Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Di Kota Yogyakarta. Hal ini sangat menarik untuk di kaji karena selain pelaksanaan serah terima dari Pengadilan ke MPD sejak aturan tersebut terbit hingga tahun 2017 baru dapat dilaksanakan juga karena aturan mengenai teknis penyerahan tersebut tidak ada dalam UUJN. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan penyimpanan protokol Notaris yang telah berusia 25 Tahun, sedangkan pendekatan empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan digunakan untuk mengumpulkan data empiris yang ada dimasyarakat mengenai bentuk pelaksanaan penyerahan protkol Notaris dari PN ke MPD setelah berlakunya Keppres No 21 Tahun 2004 dan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan menetapkan responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Responden dalam penelitian ini melibatkan PN dan Kemenkumham Kota Yogayakarta, dengan Narasumber Notaris & PPAT serta Akademisi Fakultas Hukum UGM. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Sejak lahirnya Keppres Nomor 21 tahun 2004 tidak ada realisasi atas penyimpanan protokol oleh MPD, baru sejak tanggal 13 Juli tahun 2017 protokol-protokol tersebut diserahkan kepada MPD berdasarkan Berita Acra Penyerahan Arsip Notaris 001/HK/VII/2017. Keterlambatan tersebut, karena tata cara penyerahan dari pengadilan kepada MPD dalam UUJN tidak diatur, UUJN hanya mengatur mekanisme penyerahan prokol dari notaris kepada MPD. Diakrenakan Kementerian Hukum dan Ham selaku salah satu unsur dari Majelis Pengawas, maka Kemenkumham dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Mentreri sehingga penyimpanan protokol harus ada di Kemenkumham, meskipun MPD terdiri dari 3 elemen, tapi penyimpanan dari protokol itu yang bertanggungjawab adalah Kemenkumham

This study aims to determine the background and application of the Storage of Protocols to Notarial Deeds that have been 25 years after the enactment of Presidential Decree No. 21 of 2004 in the city of Yogyakarta. This is very interesting to review because in addition to the implementation of handover from the Court to the MPD since the regulation was issued until 2017 it can only be implemented because the rules regarding technical submission are not in the UUJN. This type of research is normative empirical using interviews to obtain data in this study. The method used by the juridical approach is used to analyze various laws and regulations relating to the storage of the 25-year-old Notary protocol, while the empirical approach by plunging directly into the field is used to collect empirical data in the community on the implementation of Notary Public Submission to PN MPD after the enactment of Presidential Decree No. 21 of 2004 and by linking applicable legal norms by establishing respondents based on established criteria. Respondents in this study involved the PN and Kemenkumham of the City of Yogayakarta, with Notary & PPAT speakers and Academics from the UGM Faculty of Law. The results of this study state that since the birth of Presidential Decree No. 21 of 2004 there has been no realization of protocol storage by MPD, it was only since July 13, 2017 that the protocols were submitted to MPD based on the News Acra Submission Notary Archives 001 / HK / VII / 2017. The delay, because the procedure for submitting from the court to the MPD in the UUJN is not regulated, UUJN only regulates the mechanism for submitting the procurements from notaries to MPD. Referred to by the Ministry of Justice and Human Rights as one of the elements of the Supervisory Board, the Ministry of Law and Human Rights in this case is an extension of the Ministry of Justice so that the protocol must be stored in Kemenkumham, although MPD consists of 3 elements, but the responsible protocol is Kemenkumham

Kata Kunci : Notaris, Protokol, Majelis Pengawas