AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PENGAJUAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I KETUT ARYA PASEK G, Hariyanto,S.H.,M.Kn.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Status Hukum dan Akibat Hukumnya dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pengajuannya melewati batas waktu dan mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Notaris atas Keterlambatan Pengajuan Akta Berita Acara RUPS kepada Menteri. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris. Cara Pengumpulan Data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil kriteria subyek tertentu. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dilanjutkan dengan metode berpikir deduktif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Status Akta Berita Acara RUPS sebagai akta autentik yang mengalami keterlambatan pengajuan Ke Menteri sama dengan akta autentik pada umumnya hanya saja akta tersebut tidak memenuhi syarat administratif, sehingga menimbulkan akibat hukum akta tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri. Dalam praktik, Akta Berita Acara RUPS yang tidak bisa menunjukan Surat Keputusan dari Menteri, bila ingin melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka akta tersebut tidak diakui oleh pihak ketiga. 2) Terdapat dua cara penyelesaian yaitu Cara Pertama, menyelenggarakan RUPS ulang dalam arti Direksi kembali menyelenggarakan RUPS dengan mengagendakan penegasan kembali keputusan RUPS terdahulu yang mengalami keterlambatan tersebut. Cara Kedua membuat akta penegasan RUPS dalam arti akta RUPS yang mengalami keterlambatan tersebut sebagai dasar untuk membuat akta penegasan RUPS. Jadi cara ini tidak memerlukan RUPS ulang.

This thesis aimed to find out the Legal Status and Legal Consequences of the General Meeting of Shareholders (GMS) Official Report Deed whose submissions exceed the predetermined deadline and to find out the settlement efforts made by a Notary for the Late Submission of the GMS Official Report Deed to the Minister. The research method used was Normative-Empirical research. The data were collected by using library research and field research methods. The sampling technique was conducted by collecting certain subject criterion. The data were analyzed descriptively-qualitatively followed by deductive thinking method which aimed to answer the research problem. The results of the research were 1) The status of the GMS Official Report Deed as an authentic deed that experience delays in submission to the Minister, along with the authentic deed in general, but the deed does not meet administrative requirements, as the legal consequences, it cannot be submitted to the Minister. In practice, the GMS Official Report Deed that cannot show a Decree from the Minister, for a purpose of a legal act with a third party, then the deed is not recognized by the third party. 2) There are two ways of resolutions, namely, the first, holding a GMS again in the sense that the Board of Directors re-convenes the GMS by scheduled to reaffirm the decision of the previous GMS that experienced the delay. The second solution is to make a GMS affirmation deed in the sense of a GMS deed that experiences such delay is the basis for making a GMS affirmation deed. Thus, this method does not require a repeat GMS

Kata Kunci : Akta Berita Acara RUPS, Keterlambatan Pengajuan, Menteri