PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN TENUN ( STUDY KASUS : DI KABUPATEN SIKKA PROPINSI NTT )

MAGDALINDA FEMILIA, Dr. Wawan Mas udi, S.IP., M.P.P

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam pemberdayaan pengrajin tenun. Tenun ikat Sikka adalah produk budaya sebagai warisan leluhur dalam perkembangan bergeser menjadi produk komersial. Disperindagkop telah berupaya melaksanakan program pengembangan IKM kerajinan tenun ikat, namun pemberdayaan melalui pembinaan dan pelatihan, bantuan, pameran, belum memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan taraf hidup pengrajin tenun. Dan program-program yang telah diluncurkan tersebut lebih dirasakan manfaatnya oleh kelompok tenun milik pengusaha atau pemodal lokal. Hasil penelitian yang bersifat kualitatif menunjukkan bahwa peran Pemerintah daerah Kabupaten Sikka belum maksimal dalam melakukan program program pemberdayaan terhadap pengrajin tenun. Hal tersebut karena terbatasnya kemampuan mereka dalam mengakses pasar, sumber daya manusia yang masih lemah dalam membangun hubungan dengan dunia diluar lingkungannya, teknologi yang digunakan sangat tradisional, tidak adanya kepastian harga, juga ketiadaan modal yang menunjang usahanya. Sebagai rekomendasi dari uraian diatas dipandang perlu adanya komitmen dari setiap Stakeholder baik pemerintah maupun lembaga pemberdaya lainnya membangun kerjasama yang sinergis dan produktif dengan mengedepankan pemberdayaan lewat Sentra Tenun Sikka sebagai langkah solusi dalam menampung besarnya jumlah pengrajin tenun serta pembinaan dan proses pemasaranpun dapat berlansung disentra tenun. Sehingga pengrajin bisa mengetahui fluktuasi harga tenun dan dapat mengurangi permainan harga oleh pasar. Diharapkan kedepannya Pemda tetap memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan pengrajin tenun secara komprehensif dan berkesinambungan.

The aim of this study is to examine the role of the local government in empowering weaving craftsmen in Sikka District. The ikat Sikka weaving is a cultural product as the ancestral heritage which developed to a commercial product. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) has attempted to implement the IKM development programs (through coaching, training, assistance, and exhibition) for ikat weaving craft, but it has not bring the optimal results to improve the living standards of the weaving craftsmen. However, these programs were beneficial to the weaving groups which owned by local entrepreneurs or investors. This research shows that the role of the local government has not been maximized in carrying out an empowerment programs for Sikka weaving craftsmen. As a recommendation, it is important for all the stakeholders (government or non- government) to have a commitment regarding building a synergistic and productive cooperation by promoting empowerment through Sikka 'Sentra Tenun' to accommodate the large number of weaving craftsmen and the marketing process which occur in the weaving center. This allow the craftsmen to update with the fluctuations price of weaving products. It is expected that the Regional Government will pay attention to the empowerment to support the efforts to alleviate the poverty among the weaving craftsmen comprehensively and sustainably.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan Pengrajin Tenun