KEDUDUKAN HARTA PRIBADI SEORANG ISTRI YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN YANG BERASAL DARI ORANG TUANYA MANAKALA TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN

ASRI HANDAYANI, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pemberian legalitas terhadap harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, dimana dalam memperoleh harta tersebut berasal dari pemberian uang oleh orang tuanya dan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap harta pribadi jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan karena adanya pemberian uang oleh orang tuanya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris.Penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Subyek Penelitian dalam penelitian ini terbagi atas narasumber yang merupakan notaris dan akademisi dan responden yang merupakan notaris yang membuat akta pernyataan hibah atas kehendak para pihak dan para pihak yang terdapat dalam akta pernyataan hibah tersebut. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara menggolongkan dan memilih data didapatkan dilapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya, pendapat pakar hukum serta pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, Kedudukan harta pribadi istri yang diperoleh selama perkawinan, dimana dalam memperoleh harta tersebut berasal dari pemberian uang oleh orang tuanya, apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 : yaitu ayat 1 (satu) yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat 2 (dua) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut penulis berdasarkan pasal 35 ayat 2, harta pribadi istri diperoleh selama perkawinan yang berasal dari pemberian uang oleh orang tuanya merupakan harta pribadi bukan harta bersama, dimana pemberian legalitas terhadap harta pribadi tersebut diwujudkan dalam bentuk akta notariil yang berjudul Akta Pernyataan Pemberian Hibah.Premis akta tersebut menjelaskan pemberian uang orang tuanya diperuntukan untuk membeli dua bidang tanah dengan nomor Hak Milik XX.Akta tersebut jelas menegaskan dua bidang tanah tersebut diperoleh dari uang pemberian orang tua istri sehingga bukan termasuk harta bersama tetapi merupakan harta pribadi istri Kedua, Perlindungan hukum terhadap harta pribadi seorang istri yang diperoleh selama perkawinan,dimana dalam memperoleh harta tersebut berasal dari pemberian uang oleh orang tuanya. Secara tegas dijelaskan dalam klausula akta Pernyataan Pemberian Hibah, bahwa pemberian hibah dari orang tuanya kepada anaknya tersebut dalam hal ini istri dimaksudkan untuk menjadi harta pribadi istri tidak masuk kedalam harta bersama, meskipun nantinya uang tersebut diperuntukan untuk membeli dua bidang tanah maka tanah tersebut tetap menjadi harta pribadi.

The purpose of this study is to understand and analyze the legality of granting of a personal assets obtained during a marriage where in acquiring the assets it comes from the giving of money from her parents and to understand and analyze the legal protection of personal assets if the personal assets is acquired during a marriage due to the given of money by her parents. The type of this research is normative-empirical. It is a research which initially examined secondary data, then continued with research on primary data on the field. The research subjects in this study are divided into interviewees that were Notaries and academics, and also respondents who are notaries who have made deed of statement of grant at the will of the parties and the parties contained in the said deed. The data analysis method used in this research is qualitative analysis, by classifying and selecting data obtained in the field and connecting it with legislations, its implementations rules, opinion of legal experts and the parties involved. Based on the results of the research: First, the position of the wife personal assets obtained during marriage, where in obtaining the assets, it came from the granting of money from her parents, associated with Article 35 of Law Number 1 Year 1974 paragrapah 1 (one) which stated that Assets obtained during marriage become joint assets, paragraph 2 (two) inherited assets of the husband and wife and the assets obtained as gift or inheritance are on their respective control insofar the parties do not determine otherwise. According to the Author, based on Article 35 paragrapah 2, wife personal assets obtained during the marriage originating from the granting of money by her parents is considered as personal assets and definitely not joint assets, where the granting of legality of personal asset is manifested in the form of notarial deed entitled Deed of Statement of Granting. The premise of the deed explained that the granting of her parents money was intended to buy two plots of land with Property Rights number XX. The decree clearly confirmed that the two plots of land were obtained from the wife parents money so that those were not shared assets but instead a personal assets. Second, the legal protection of wife personal assets obtained during marriage, where in obtaining these assets comes from the granting of money by her parents. It explicitly explained in the clause of the Deed of Statement of Granting, that the giving of grant from her parents to her daughter, in this case its intended to become the wife personal assets and not to be a joint assets, even though the money is intended to buy two plots of land, the land remains a personal assets.

Kata Kunci : Kedudukan ,Harta pribadi dalam perkawinan, Pemberian uang dari orang tuanya, dan Perlindungan hukum. Position, Personal Assets in a Marriage, The granting of money from Parents, and Legal Protectin.