KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SYARAT DAN PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

IRKO ELRINO, Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kaitannya syarat dan prosedur izin kerja tenaga kerja asing dengan syarat dan prosedur untuk menjalankan Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan mengetahui dan mengkaji syarat dan prosedur izin kerja tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah memenuhi asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitannya syarat dan prosedur izin kerja tenaga kerja asing dengan syarat dan prosedur untuk menjalankan Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah saling berkaitan, namun tidak memenuhi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan antara Instasi pemberi izin kerja dan Instasi pemberi izin tinggal tidak saling berkaitan satu sama lain, sehingga terjadi inefisiensi dan ketidakpastian hukum, sebagai contoh izin tinggal tidak akan disetujui bilamana izin kerja tidak diterbitkan. Selain daripada itu, pemenuhan asas kepastian hukum terhadap syarat dan prosedur izin kerja tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada syarat pembukaan rekening yang mensyaratkan Kitas. Namun untuk mendapatkan Kitas, diperlukan perusahaan yang telah memenuhi semua persyaratan perizinan untuk menjadi sponsor atau penjamin tenaga kerja asing. Pada wawancara di Instansi terkait dengan izin kerja tenaga kerja asing, masih terdapat syarat-syarat yang tidak tertuang dalam peraturan perundangan terkait, sehingga pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum pun tidak terpenuhi, sehingga diperlukan peraturan yang baru atau terkait yang khusus atau mendukung Mutual Recognition Arrangements dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean.

This study aims to determine and examine the relation between terms and procedures of work permits of foreign workers with terms and procedures to run a Foreign Investment Company, and to know and review the terms and procedures of work permits of foreign workers in Indonesia relating to the entry into force of the Asean Economic Community (MEA) has fulfilled the principle of legal certainty. This study is normative with secondary data as a data source. Data is examined by means of document studies. Data is analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. The results of the study show that the relation between the terms and procedures of work permits of foreign workers with the terms and procedures to run a Foreign Investment Company are interrelated, but do not meet the legal objectives, namely legal certainty. This is because between the institutions giving work permits and residence permit providers are not related to each other, resulting in inefficiencies and legal uncertainties, for example a residence permit will not be approved if a work permit is not issued. Apart from that, the fulfillment of the principle of legal certainty on the terms and procedures of work permits of foreign workers in Indonesia relating to the entry into force of the Asean Economic Community (MEA) does not occur. This can be seen in the account opening requirements that require Kitas. But to get Kitas, a company that has fulfilled all licensing requirements is required to become a sponsor or guarantor of foreign workers. In interviews with institutions related to work permits for foreign workers, there are still conditions that are not contained in the relevant laws and regulations, so that the fulfillment of legal objectives, namely legal certainty is not fulfilled, so that new or related regulations are needed specifically or support Mutual Recognition Arrangements with the entry into force of the Asean Economic Community.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Kepastian Hukum, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Foreign Workers, Legal Certainty, Asean Economic Community