PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DALAM PAILIT STUDI KASUS KEPAILITAN ASURANSI BUMI ASIH JAYA

FRANZ DESTU BERTI, Harianto SH.,M.Kn

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan polis unit link dalam kepailitan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi polis unit link. . Penenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif berdasarkan pada penelitian kepustakaan serta wawancara terhadap kuasa hukum pemegang polis unit link.guna memperoleh data secara Serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan, buku � buku , putusan Pengadilan yang dianalisis dengan menggunakakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam pailitnya perusahaan Bumi Asih Jaya kedudukan polis unit link disamakan dengan kreditor dengan asas pari passu pro rata parte dan sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang polis unit link dalam kepailitan perusahaan asuransi. serta Indonesia baru mewacanakan lembaga penjamin polis (LPP) sementara negara tetangga sudah memiliki lembaga penjamin polis seperti Singapura dengan SDIC dan Malaysia dengan PDIM. Kesimpulan penelitian ini Negara harus membuat aturan secara khusus untuk polis unit link dalam proses kepailitan serta segera menkronkitkan Lembaga Penjamin Polis guna menjamin keamanan polis unit link bila perusahaan asuransi

This research is to analyze how the unit link policy is in bankruptcy and to find out how legal protection for unit link policies. This narrative is a normative juridical study based on library research and interviews with attorneys of unit link policy holders. Use data as well as secondary data obtained from regulations, books, court decisions that are analyzed using qualitative methods. The results of this study that in the bankruptcy of the Bumi Asih Jaya company, the position of unit link policy was equated with creditors with the principle of pari passu pro rata parte and until now there are no rules governing unit link policies in bankruptcy of insurance companies. and Indonesia has only discussed the policy guarantee institution (LPP) while neighboring countries already have policy insurance institutions such as Singapore with SDIC and Malaysia with PDIM. The conclusion of this study is that the State must make specific rules for unit link policies in the bankruptcy process and the Government also immediately corrects the Policy Guarantee Agency to ensure the security of the unit link policy.

Kata Kunci : MIHjkt16