ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU/L/2016 ATAS DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PT. ANGKASA PURA LOGISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

AGA PINANTARA, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan KPPU Nomor 8/KPPU/L/2016 sesuai atau tidaknya ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dan menganalisis Putusan KPPU Nomor 8/KPPU/L/2016 telah sesuai dengan aspek kemanfaatan hukum. Penelitian ini bersifat yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder, Dalam penelitian kepustakaan pada peraturan perundang-undangan dan studi pustaka lainnya. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian putusan KPPU Nomor 8/KPPU/L/2016 telah sesuai jika ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam menerapkan putusan No 8 tahun 2016 sebagimana telah diuraikan sebelumnya, KPPU telah menerapkan putusan ini dengan baik karena anak perusahaan BUMN yang ditunjuk telah menyalah gunakan wewenang yang diberikan dengan pengenaan tarif ganda berupa PJ2PKU dan biaya Regulated Agent Pada Pelaku usaha lainnya. Namun dalam perkara ini, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, seperti pengaturan mengenai BUMN dan anak perusahaan BUMN yang berkaitan dengan pengecualian. Dikarenakan peraturan-peraturan yang terkait ada yang bersifat kontradiktif, selanjutnya Putusan KPPU Nomor 8/KPPU/L/2016 telah sesuai dengan aspek kemanfaatan hukum.Tindakan yang dilakukan oleh Angkasa Pula Logistik mungkin memberikan manfaat bagi konsumen dengan harga yang relative lebih murah di bandingkan dengan Eksepedisi Muatan Pesawat Udara lainnya dan lebih cepat pengurusannya. Namun, dengan tindakan yang dilakukan oleh Angkasa Pura Logistik jelas-jelas melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha lain dalam persaingan usaha. Berdasarkan hal tersebut, tindakan tersebut jelas merusak persaiangan usaha, sehingga pelaku usaha lain tidak mampu bersaing dengan EMPU milik PT. Angkasa Pura Logistik.

This study aims to analyze KPPU's Decision Number 8 / KPPU / L / 2016 according to whether or not in terms of the aspects of legislation in field of business competition and analyze KPPU's Decision Number 8 / KPPU / L / 2016 in accordance with the aspects of legal expediency. This study is normative juridical through library research to obtain primary and secondary data, in library research on legislation and other literature studies. The data obtained were then analyzed using a qualitative approach and described in descriptive analytical. The results of the research of KPPU's decision Number 8 / KPPU / L / 2016 are appropriate if viewed from the aspects of legislation in force in Indonesia. However, in applying decision No. 8 of 2016 as described previously, KPPU has implemented this decision well because the designated SOE subsidiary has abused the authority granted with the imposition of double tariffs in the form of PJ2PKU and Regulated Agent fees on other business actors. However, in this case, it is necessary to harmonize the laws and regulations relating to business competition, such as the regulation of SOEs and SOE subsidiaries related to exceptions. Because the related regulations are contradictory, then the KPPU Decision Number 8 / KPPU / L / 2016 is in accordance with the aspects of legal benefit. Actions carried out by Angkasa Pula Logistik may provide benefits to consumers with prices that are relatively cheaper compared to Expedition to other Aircraft Cargo and faster handling. However, the actions taken by Angkasa Pura Logistik clearly carry out actions that harm other business actors in business competition. Based on this, the action clearly damaged the business competition, so that other business actors were unable to compete with EMPU owned by PT. Angkasa Pura Logistik.

Kata Kunci : Kata Kunci : Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Pengecualian, Perundang-undangan dan kemanfaatan Hukum/ Keywords: Business Competition, Monopoly Practices, Exceptions, Legislation and Legal Certainty