Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

MARIA ERBANIA M T, Dr. Sulastriyono, S.H. M. Si.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sudah atau belum ada perlindungan hukum terhadap hutan adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pengimplementasian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Semunying Jaya, lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpula data berupa pedoman wawancara dengan sistem wawancara bebas terpimpin. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang belum melakukan perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum ini dapat terlaksana dengan nyata apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dapat membentuk Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang merupakan syarat awal bagi pengakuan hutan adat tersebut. Namun hingga saat ini, Kabupaten Bengkayang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.

This legal research aims to find out, understand and analyze the legal protection of customary forests in Semunying Jaya Village by the Regional Government of Bengkayang Regency after the Decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012, constraints experienced by the Bengkayang Regency Regional Government in implement the Decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 and to know, understand and analyze the solutions made to the obstacles experienced by the Bengkayang Regency Regional Government. Based on the formulation of the problem and the purpose of the study, the type of this research is an empiric-normative and the nature of this research is descriptive. This study uses two types of data, namely primary data and secondary data collected by means of library research and field research. The location of this research is Semunying Jaya Village, the research location was chosen by purposive sampling. In this study using a data collection tool in the form of interview guidelines with a guided free interview system. The research was conducted in several stages, namely the preparation, implementation and completion stages. The data obtained in this study were arranged systematically and then analyzed using qualitative analysis methods. Based on the analysis of this research can be concluded that the Bengkayang District Government has not carried out legal protection either in the form of preventive and repressive measures. This legal protection can be realized clearly if the Regional Government of Bengkayang Regency can form a Regional Regulation concerning the recognition and protection of adat law communities which is the initial requirement for recognition of the adat forest. But until now, Bengkayang Regency does not yet have a Regional Regulation that regulates this matter.

Kata Kunci : Hutan Adat, Hukum Adat, Semunying