PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DIPO SEPTIAWAN, Dr. Hendry Julian Noor, SH.,M.Kn

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Peran Knwil Kemenkumham pada umumnya dan kanwil kemenkumham DIY pada khususnya, sehingga dapat terlihat jelas bagaimana peran dari kanwil kemenkumham pada tatanan idealitanya terhadap peran kanwil pada tatanan realita, sehingga harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat ditemukan pokok permasalahan dari tidak optimalnya kinerja dari Kanwil kemenkumham. Kanwil kemenkumham sendiri merupakan suatu instansi vertikal yang bertindak selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, peran dan kewenangannya pun menjadi sangat sentral dalam hal pembinaan hukum dan pengharmonisasian produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan menjadi suatu petaka apabila adanya ketidakharmonisasin antara suatu peraturan didaerah dengan dipusat, hal ini mencerminkan bahwa aturan di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri diri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini memberikan suatu tolak ukur bahwa peran kanwil kemenkumham belum dapat dikatakan optimal, disamping itu, pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijadikan suatu momentum oleh Kanwil Kemenkumham untuk mengaplikasikan wewenang secara ideal terhadap realitanya. Oleh karena itu, guna memberikan gagasan terhadap kendala-kendala baik umum maupun teknis didalam penelitian ini harapannya mampu memberikan gagasan konkrit bagi seluruh Kanwil Kemenkumham yang ada di setiap daerah dalam menjalankan peran dan wewenangnya dalam melakukan pembinaan hukum dan pengharmonisasian produk hukum daerah agar produk hukum daerah mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

This research has purpose to know and analyze regarding the general role of regional office of Ministry of Law and Human Right. In specifically, the Regional Office of Ministry of Law and Human Right in Special Region of Yogyakarta can be seen the action from Regional Office and Ministry of Law and Human Right on their idealistic to the reality. So that the expectation of researchers in conducting this research can be found the main problem from not optimal performance of Regional Office of Ministry of Law and Human Right. The Regional Office of Ministry of Law and Human Right is a vertical instance acting as an extension of the central government. The role and authority become very central in terms of legal guidance and harmonization of regional legal products against higher laws and regulations. It will be a disaster of there is dehumanization among regulation in the central area, this reflect that the Indonesia Regulation do not provide the legal certainty for the people. This research is Normative research which is based on secondary data sources consisting of primary legal material and secondary legal material. The result of this study provides the benchmark that the role of regional office of the Ministry of Law and Human Right cannot be said to be optimal. Besides that, after the implementation of Law Number 23 of 2014 on Regional Government not yet be make as momentum by the regional office of the Ministry of Law and Human Right to implement the authority ideally to its reality. Therefore, in order to provide ideas on general or technical concrete in this study hopefully can give the ideas for all Regional Office of Ministry of Law and Human Right in each of region during conducting the legal guidance and harmonizing regional legal procedures so that regional legal products able to provide legal certainty for all of citizen in Indonesia.

Kata Kunci : Kanwil kemenkumham, Pemerintahan Daerah.