KAJIAN YURIDIS PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN AKAD BAIUL WAFA YANG DIIKUTI DENGAN AKAD IJARAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMA ARTHA SLEMAN

FAKHIR TASHIN BAAJ, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa kesesuaian akad bai'ul wafa' yang diikuti dengan akad ijarah menurut Hukum ekonomi syariah serta keabsahan pengikatan jaminan fidusia yang didasarkan pada akad bai'ul wafa' yang diikuti dengan akad ijarah di KSPPS Prima Artha Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang didapat dari lapangan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang diangkat. Lokasi Penelitian dilakukan di KSPPS Prima Artha Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden Direktur Utama KSPPS Prima Artha. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berkaitan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Konstruksi dari akad bai'ul wafa' pada KSPPS Prima Artha adalah dengan cara menjual barang kepemilikannya (biasanya berupa barang bergerak) kepada KSPPS Prima Artha yang kemudian diikuti dengan akad ijarah. (2) Akad bai'ul wafa' yang diikuti akad ijarah yang Peneliti teliti memiliki kesamaan dengan prinsip sale and lease back dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71 tahun 2008. Adapun akad bai'ul wafa' yang Penulis teliti yang mana akad bai' (jual beli) dan ijarah (sewa menyewa) dinyatakan dalam satu akad yang tidak terpisah, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 71 tahun 2008. (3) Penggunaan jaminan fidusia berdasarkan akad bai'ul wafa' tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Ketidakabsahan menggunakan fidusia sebagai lembaga penjaminannya dapat ditinjau dari kapan kepemilikan dari barang tersebut beralih.

This research aims to understand, study, and analyze about suitableness between bai'ul wafa' agreement followed by ijarah agreement according to the sharia law and the validity of fiduciary transfer of ownership based on bai'ul wafa' agreement followed by ijarah agreement at KSPPS Prima Artha Sleman. This research is an empirical research where it will using data source which obtained from primary from field research. According from its characteristic, this research is descriptive which is intended to provide data as accurate as possible the issues. The research location was held at KSPPS Prima Artha Sleman Regency, Yogyakarta Special Region with the respondent of the Chief Director of KSPPS Prima Artha. Technical of analitical data is used was qualitative analitical data which means gathering data, qualifying it then connecting theory with issues dan extracting conclucions for the result. The conclusions from this: (1) The construction of the bai'ul wafa' agreement at KSPPS Prima Artha is by selling his ownership goods (usually in the form of movable goods) to KSPPS Prima Artha, then followed by a lease (ijarah). (2) Bai'ul wafa' agreement which was followed by the ijarah agreement had in common with the principle of sale and lease back as applied in the civil law regulated in DSN-MUI Fatwa Number 71 of 2008. And bai'ul wafa' agreement states bai' (buying and selling) and ijarah (rent) agreement one contract, so it doesnt match with DSN-MUI Fatwa Number 71 of 2008 (3) The use of fiduciary transfer of ownership based on the bai'ul wafa' agreement is not suitable. The incompatibility of using fiduciary as a guarantee can be examined from the ownership of the item is switched to the buyer.

Kata Kunci : bai'ul wafa', Fidusia, Ijarah / bai'ul wafa', Fiduciary, Ijarah