PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KREDIT PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. BPRS DANA MONETER

SUARDI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang terikat perjanjian kredit pekerja akibat pemutusan hubungan kerja di PT. BPRS Dana Moneter (BPRS), dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan hak-hak pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kredit pekerja di PT. BPRS Dana Moneter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara content analysis guna menjawab permasalahan yang diteliti untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang terikat perjanjian kredit pekerja akibat PHK di BPRS belum sesuai dengan konsepsi jaminan hak PHK sebagaimana ketentuan UU 13/2003. Hal ini dikarenakan belum adanya keleluasaan pekerja dalam menentukan sikap atas perolehan hak PHK-nya, lemahnya posisi pekerja, belum adanya jaminan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dan belum adanya jaminan materiil bagi pekerja ketika mengalami PHK sebagai bekal untuk melanjutkan hidup dan mata pencaharian selanjutnya. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya klausul hak-hak PHK dalam perjanjian kredit pekerja di BPRS adalah adanya kesempatan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang dalam hal ini adalah pembatalan terhadap surat kuasa kepada Human Resource Division (HRD) sebagai upaya untuk mengembalikan hakikat hak PHK sesuai dengan apa yang benar-benar dikehendaki oleh pekerja. Pembatalan ini didasarkan pada adanya penyalahgunaan keadaan yang disebabkan adanya cacat kehendak dari pihak pekerja.

The purpose of this research is to know and analyze legal protection of the rights of workers who are bound by workers' credit agreements due to termination of employment at BPRS Dana Moneter Company (BPRS) and the legal implications arising from the arrangement of the rights to terminate employment in workers' credit agreements at BPRS. Method chosen in this research is combination between normative and empiric research. Normative research is done through literature research by using primary and secondary material. Empirical research is done through field research by interviewing respondent and interviewee. The data obtained is processed in content analysis to answer the issue in to give directed and clear understanding about result of this research. The result shows that legal protection against the rights of workers who are bound by workers' credit agreements due to layoffs in BPRS is not yet in accordance with the conception of the guarantee of layoff rights as stipulated in Law 13/2003. This is due to the absence of workers' discretion in determining attitudes towards the acquisition of their layoffs, the weak position of workers, the lack of guaranteed welfare of workers and their families, and the absence of material guarantees for workers when terminated as provisions to continue their lives and livelihoods. The legal implication that can be generated from the clause of layoff rights in the loan agreement of workers in BPRS is the opportunity to cancel the agreement which in this case is the cancellation of the power of attorney to the Human Resource Division (HRD) as an effort to restore the nature of layoff rights in accordance with what is right really wanted by workers. This cancellation is based on an abuse of circumstances caused by a disability from the workers.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, PT. BPRS Dana Moneter/Legal Protection, Workers Right, Termination of Employment, BPRS Dana Moneter Company.