PENGUATAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

Syarifuddin, Andi Sandi Ant.T.T.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan pengawasan mulai dari tahapan sampai pengumuman hasil pemenang Pemilu, kewenangan yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas kewenangan yang bersifat fasilitator bagi lembaga lain yang ikut menyelenggarakan Pemilu. Bawaslu tidak diberikan kewenangan determinatif sebagai lembaga pengawas yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, Bawaslu hanya sebagai pintu utama dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis karena meneliti doktrin, kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Bawaslu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan utama dan data primer sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Bawaslu dibatasi kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Bawaslu dalam penanganan sengketa Pemilu tidak bersifat final dan mengikat karena para pihak dapat tidak menerima putusan Bawaslu dan dapat melakukan upaya hukum. Sebagai langkah yuridis dalam penguatan kewenangan Bawaslu, sudah menjadi keharusan Bawaslu diberikan kewenangan determinatif yang bersifat final dan mengikat melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu yang memuat: putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat dalam menangani sengketa Pemilu, putusan Bawaslu wajib dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, konsekuensi dari putusan Bawaslu yang tidak dipatuhi dapat berimplikasi terhadap legitimasi penyelenggaraan Pemilu.

The Electoral Supervisory Body of the Republic of Indonesia (Bawaslu) as the organizer of the General Election has supervisory authority from the first stage until the announcement of the results of the winner of the General Elections. However, the authority of this body is limited to the authority of a facilitator for other bodies participating in the general elections. There is no a determinative authority given to this body as a supervisory agency in charge of resolving election disputes with final and binding decisions. Bawaslu is only the main gate in resolving election disputes. The purpose of this research is to examine the strengthening of the authority of the Bawaslu in settlement disputes. This research uses normative legal research as the method which has nature of descriptive analysis because of the doctrine, rules or norms which exist in the law and regulation governing the authority of Bawaslu are the object of this research. This research uses the primary and secondary materials as main data where the primary data is used as supporting data. From this research, it finds that BAWASLU's authority to resolve general election disputes is limited by the Law of Republic of Indonesia Number 7 of 2017 Concerning General Election. The BAWASLU's decision in handling the general electoral disputes is not final and binding because the parties can reject the decision and can do a legal action. As a legal step to strengthening the authority of Bawaslu, it is imperative that Bawaslu should be given final and binding determinative authority through amendment of laws and regulations governing the authority of Bawaslu which contains: the nature of BAWASLU's decision is final and binding in handling general electoral dispute, the BAWASLU's decision should be obeyed by all parties in general election. The consequence of the BAWASLU's decision, which is not obeyed by the parties, can implicate to the process general election.

Kata Kunci : Bawaslu, Kewenangan, Sengketa, Pemilu./Bawaslu, authority, dispute, election.