SISTEM REKRUTMEN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan)

ANDINA ELOK PURI M., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.; Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Isu utama dalam tulisan ini adalah buruknya sistem rekrutmen anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 dan hal tersebut memengaruhi sistem perwakilan. Terdapat 2 (dua) permasalahan yang dikaji yakni pertama, faktor-faktor yang memengaruhi sistem rekrutmen anggota legislatif yang saat ini dilaksanakan oleh partai politik. Kedua, bangunan hukum sebagai kerangka konseptual sistem rekrutmen anggota legislatif guna penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa beberapa undang-undang terkait dan peraturan internal partai politik sebagai bahan hukum primer. Penulis juga menggunakan hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah sebagai bahan hukum sekunder dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam sistem rekrutmen anggota legislatif yang saat ini dilaksanakan oleh partai politik. Pertama, peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasikan sistem rekrutmen yang ideal. Faktor kedua yang menjadi penyebab permasalahan dalam sistem rekrutmen anggota legislatif adalah inkonsistensi aturan internal partai politik terhadap fungsi rekrutmen partai politik. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menganalisis 10 (sepuluh) peraturan internal Partai Politik pemenang pemilu 2014. Penulis menganalisis peraturan internal dari partai tersebut disertai dengan dukungan data yakni wawancara terhadap anggota partai. (2) Rumusan bangunan hukum yang ideal harus menempatkan masyarakat sebagai subyek demokrasi. Untuk mengakomodir hal tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, pengaturan partisipasi masyarakat untuk dapat memberi masukan terkait bakal calon legislatif. Kedua, penguatan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen anggota legislatif. Ketiga, pengaturan penguatan fungsi pendidikan politik dalam penguatan kelembagaan partai politik untuk mendukung fungsi rekrutmen. Keempat, pengaturan penguatan fungsi kaderisasi politik dalam penguatan kelembagaan partai politik untuk mendukung fungsi rekrutmen.

The main issue of this paper is how bad the parliamentary electoral system was in the 2014 legislative elections and how it affects the representative system. There are two problems discussed in this paper. The first is factors that affect parliament member recruitment system that is carried out by the political party. and the second one is the legal foundation as a conceptual framework of parliament member recruitment system which is used for strengthening People's Representative Council in State Administration. This research used juridical normative legal research with constitutional, and conceptual approach. The data of this research were secondary data consisting of related the law and the political party's internal regulation as the primary legal material. The researcher also used the result of previous researches, journal articles, and papers as the secondary legal material, and Legal Dictionary as the tertiary legal material. The result of this research are as follows: 1) There were are factors causing problem in the parliament member recruitment system executed by political party. First, the law does not accommodate an ideal system of recruitment. Secondly, the inconsistency of political party internal regulation on political party's recruitment function. As well as the law, the researcher also analyzed 10 (ten) Political Party Internal Regulation of 2014 election winning party. The researcher analyzed the internal regulation of the concerned party along with the supporting data of interview with the party members. 2) The ideal legal framework should set people as the subject of democracy. To assist it, there are at least four subjects that must be regulated in the law: (1) the regulation for people to raise their opinion about the candidates of parliament members; (2) the Strengthening of General Elections Commission (KPU)'s role as the elections organizer to increase people's participation on parliament member recruitment; (3) the regulation of strengthening of political education function by improving political party institutional to support recruitment function, and (4) the regulation of strengthening of political recruitment function by improving political party institutional to support recruitment function.

Kata Kunci : Perwakilan, Rekrutmen, Legislatif