KEDUDUKAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

BELLA MANDERA GUNA, Murti Pramuwardhani Dewi S.H., M. Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis status hukum Tenaga Ahli Anggota DPR RI dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Tenaga Ahli Anggota DPR RI saat ini dan upaya perlindungan hukumnya di masa yang akan datang. Metode dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama, sedangkan pendekatan hukum empiris adalah pendekatan yang memfokuskan pada penelitian langsung di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah berprofesi sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR. Hasil penelitian ini pertama, profesi Tenaga Ahli dapat dipersamakan dengan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan walaupun memiliki kaulifikasi-kualifikasi khusus dalam profesinya. Namun, selama unsur perintah, upah dan pekerjaan dalam hubungan kerja antara Tenaga Ahli dan Anggota DPR terpenuhi, maka status hukum Tenaga Ahli dapat dipersamakan dengan pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, perlindungan hukum terhadap profesi Tenaga Ahli belum optimal meskipun ada payung hukum Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi DPR RI. Oleh karena itu, peraturan ini harus diubah sesuai dengan hal-hal substansial yang belum diatur berdasarkan penelitian ini.

The purpose of this research is to find out and analyze the legal status of the DPR RI Expert Staff in the Manpower Act so that they are entitled to get their rights as workers and to know and analyze the legal protection of DPR RI Experts Staff in the present day and the future. The method in this study uses 2 (two) methods, namely normative legal approaches and empirical legal approaches. The normative legal approach is an approach based on the provisions of legislation as the main reference, while the empirical legal approach is an approach that focuses on direct research in the field. Respondents in this study were people who had worked as Expert Staff of DPR RI member. The results of this study are first, the Expert Staff profession can be equated with workers as referred to in the Manpower Act even though they have special qualifications in their profession. However, as long as the elements of the order, wages and employment in the employment relationship between Expert Staff and DPR RI member are fulfilled, the legal status of the Expert Staff can be equated with the workers in the Manpower Act. Second, legal protection for the Expert Staff profession is not optimal even though there is a legal umbrella of DPR RI Regulation Number 3 of 2014 concerning Management of DPR RI Expert Staff and Personal Assistants. Therefore, this regulation must be changed in accordance with substantial matters that have not been regulated based on this research.

Kata Kunci : Tenaga Ahli, pekerja, perlindungan hukum, ketenagakerjaan, perjanjian, Expert staff, worker, legal protection, labor, contract.