POLITIK HUKUM DALAM PENATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

HIKMA JAYA, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis arah politik hukum penataan Formasi Jabatan Notaris pasca diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris serta politik hukum dalam penataan Formasi Jabatan Notaris pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena dalam pelaksanaan penelitian ini Penulis mengadakan analisis yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang no.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan beberapa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Penataan Formasi Jabatan Notaris bukan hanya mengatur penempatan Notaris dan penyebaran pelayanan hukumnya sebagai salah satu permasalahan dalam dunia kenotariatan, namun secara utuh bermaksud mewujudkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Atas dasar kewenangan, mekanisme, dan persyaratan formil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun peraturan-peraturan tentang penataan formasi jabatan Notaris. Penataan formasi jabatan Notaris pasca perubahan UUJN mencakup beberapa hal pokok yaitu: (1) Keterbukaan informasi Formasi Jabatan Notaris berbasis pemanfaatan teknologi informasi; Penentuan formasi jabatan Notaris yang telah ditentukan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2016-2019; dan Penentuan dan peruntukan kategori daerah. Kata

This study aims to determine and analyze the legal policy direction of the arrangement of the notary formation based on objective promulgation of Notary Law and legal policy of the notary formation post-amendment of the notary law. This research is a normative legal research, due to the implementation of this study Writer conduct analysis refers to the regulations are written in terms of Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary and some of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights on the Formation Notary. Based on the analysis, it was concluded that the Arrangement of the Notary Formation not only regulates the placement of notaries and the distribution of legal services as one of the problems in the world of notary, but intends to realizing legal certainty, order, and legal protection for every citizen through authentic deeds made by/or before a Notary. On the basis of authority, mechanisms and formal requirements in the formulation of legislation, the government in this case the Minister of Law and Human Rights has compiled regulations on arranging the Notary Formation. The arrangement of the Notary Formation post amendment to the UUJN includes several main changes, namely: (1) Information disclosure of Formation of Notary Profession based on the use of information technology; Determination of the Formation of Notary Profession that has been determined for a period of 4 (four) years, namely 2016-2019; and Determination and designation of regional categories.

Kata Kunci : Politik Hukum, Penataan, Formasi Jabatan Notaris