PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)

WIYONO, San Afri Awang

2001 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undangnomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah membuka peluang dilakukannya desentralisasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian desentralisasi pengeioiaan sumberdaya hutan masih menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terhadap pengeioiaan hutan negara yang dilakukan oleh Perum Perhutani; (2) mengetahui persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terhadap desentralisasi pengeioiaan sumberdaya hutan dalam rangka otonomi daerah; (3) mengetahui kecenderungan arah pengelolaan hutan negara di Kabupaten Wonosobo pada era otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2001. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara indepth interview terhadap orang-orang kunci yang terkait dengan pengeioiaan sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkannya dengan teori ilmu kehutanan dan beberapa kebijakan yang terkait dengan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) selama ini pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo oleh Perum Perhutani kurang melibatkan masyarakat, bersifat sentralistik dan meminggirkan peran Pemerintah Daerah; (2) pengelolaan sumberdaya hutan pada era otonomi daerah harus dapat menjamin ketertibatan masyarakat dan memperbesar kewenangan Pemerintah Daerah, dan (3) kecenderungan arah pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo pada era otonomi daerah adalah Pengeioiaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management)

The enactment of same statutes i.e. UU No. 41/1999 regard on Forestry, UU No. 22/1999 regard on Regional Government, UU No. 25/1999 regard on The Financial Balancing between Central and Regional Government Regulation and PP No. 25/2000 regard on The Authority of Central Government and The Authority of Regency Government as Autonomous Area, has made possible for decentralization from central government especially for forest resource management. This decentralization was still contrary. This research was aimed to (1) recognize the perception of Wonosobo Regency Government about the forest resource management performed by Perum Perhutani;; (2) recognize the perception of Wonosobo Regency Government about the forest resource management decentralization in regional autonomy framework; (2) identify the tendency of state forest management in Wonosobo Regency in regional autonomy era. The research was done on January to March 2001. The primary data collection was carried out by indepth interview to the key person related to forest resource management in Wonosobo Regency. The secondary data were obtained from certaindocument related to forest resource management decentralization in Wonosobo Regency. Data were analyzed descriptively by comparing with forestry science theory and some policies linked with forest resource management decentralization. The result showed that (1) forest resource managenet performed by Perum Perhutani in Wonosobo Regency has less involved the society participation, centralize and disregard the Regional Government role; (2) in the regional autonomy era, forest resource management should guarantee the society participation and extend the regional authority; (2) the tendency of forest resource management in the regional autonomy era in Wonosobo Regency was Community Based Forest Management.

Kata Kunci : persepsi, desentralisasi, otonomi daerah, indepth interview, Community Based Forest Management