KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN GRUP BUMN DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (Studi Kasus pada PT Pengerukan Indonesia Sebagai Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) )

AKADIYAN ALIFFIA H, Prof.Dr.Sulistiowati, SH.,M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian PT Rukindo sebagai anak perusahaan PT Pelindo II dalam hal melaksanakan arah kebijakan strategis dan kebijakan operasional dalam rangka melaksanakan kepentingan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban PT Pelindo II sebagai induk perusahaan terhadap kerugian yang diderita PT Rukindo sebagai anak perusahaan, manakala kerugian timbul akibat melaksanakan instruksi induk perusahaan maupun akibat dari pengaruh induk perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dan responden dari PT Pelindo II, PT Rukindo, Kementerian BUMN dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, PT Rukindo sebagai anak perusahaan mempunyai kemandirian dalam melaksanakan arah kebijakan strategis dan melaksanakan kebijakan operasional. Kedua, Tindakan mantan Direksi PT Pelindo II dalam pengadaan crane di lingkungan PT Pelindo II dengan memberikan instruksi untuk melakukan penunjukan langsung kepada HDHM China dalam pengadaan tiga unit quay container crane termasuk ke dalam tindakan ultra vires yang bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Pemberlakuan ketentuan terkait doktrin ultra vires tidak lantas menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi mantan Direksi PT Pelindo II yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

This research is intended to analyze the independence of PT Rukindo as subsidiary of PT Pelindo II in terms of implementing strategic and operational policy within the framework of implementing the interest of the company. In addition, research is also intended to analyze form of liability PT Pelindo II as the parent company to stem losses suffered by PT Rukindo as subsidiary, when losses arising from carrying out an instruction from the parent company. This is a normative juridical and empirical juridical research which is supported by interview data from the PT Pelindo II, PT Rukindo, Ministry of State Owned Enterprises, Attorney General of Civil and Administrative. Here in after, the data is qualitatively analyzed by descriptive analytical and deductive methods. As the results of the research, it is concluded: First, PT Rukindo as subsidiary has independence in impelementing the strategic policy and implementing operational policy. Second, the act of former the board of Directors of PT Pelindo II in acquiring three unit quay container crane including into action ultra vires as opposed to article 97 paragraph (3) Regulation of Republic Indonesia Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company. The former Directors must be responsible personally. The terms related to the doctrine ultra vires not automatically eliminate criminal liability for the former Directors of PT Pelindo II which has caused a financial state loss.

Kata Kunci : kemandirian anak perusahaan, ultra vires, pertanggungjawaban pidana. Keywords: independence subsidiary, ultra vires, criminal liability.