TANGGUNG JAWAB KOMISARIS TERHADAP KERUGIAN PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2187/Pid/PN.Tng)

HERNA SUTANA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji hakim dalam pertimbangan dan putusannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta tanggung jawab komisaris terhadap kerugian pada PT Anugerah Lautan Luas. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tanggung jawab komisaris terhadap kerugian pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dalam memberikan putusannya Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tapi menggunakan Pasal 374 KUHP karena pasal tersebut adalah merupakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan diluar dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikarenakan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan; serta (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, telah merinci tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi, dengan demikian jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, maka putusan hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab komisaris terhadap kerugian PT. Anugerah Lautan Luas, adalah tidak tepat dan tidak menjunjung asas keadilan bagi direktur yang mana dalam kasus kerugian PT. Anugerah Lautan Luas, komisaris sangat berperan aktif menjalankan roda usaha PT. Anugerah Lautan Luas , namun hanya Direktur yang harus menanggung akibat dari kerugian tersebut

The purpose of this study is to find out and review the judges in consideration and their decisions do not use Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and the commissioner's responsibility for losses at PT Anugerah Lautan Luas. The research is descriptive analytical, which provides a clear picture of the provisions of legislation that regulates the problem of the commissioner's responsibility for losses on limited liability companies. This research is normative juridical research. Data that has been collected from the results of library research are analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) In giving its verdict the Judge does not use Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies but uses Article 374 of the Criminal Code because the article is a claim from the Public Prosecutor where the Judge may not decide beyond what prosecuted by the Public Prosecutor. The use of Law Number 40 of 2007 is not used because the crime committed is a crime of embezzlement in occupation ; and (2) Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, has detailed the duties and responsibilities of Commissioners and Directors, thus when viewed from the perspective of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the judge's decision did not consider the commissioner's responsibility for the loss of PT. Anugerah Lautan Luas, is inappropriate and does not uphold the principle of justice for the director which in the case of PT. Anugerah Lautan Luas, commissioners play an active role in running the business of PT. Anugerah Lautan Luas, but only the Director must bear the consequences of these losses

Kata Kunci : Tanggung Jawab Komisaris, Kerugian, Perseroan Terbatas., Responsibilities of Commissioners, Losses, Limited Liability Companies