ANALISIS TERHADAP PRAKTEK RENTENIR DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Studi di Pasar Demangan Kota Yogyakarta)

FIRMANSYAH, Ninik Darmini, S.H., M. Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek rentenir yang terjadi di pasar Demangan kota Yogyakarta dalam perspektif perjanjian pinjam meminjam uang serta memberikan rekomendasi pembaharuan hukum terhadap ketentuan perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPerdata untuk menutupi celah hukum yang dimanfaatkan oleh rentenir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan data primer dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Permasalahan praktek rentenir yang tidak sesuai dengan konteks pasal perjanjian pinjam meminjam uang yang sifatnya individu bukan dalam bentuk usaha pinjaman, dengan cara menetapkan bunga yang relatif tinggi per bulan dalam perjanjian sebagai sumber keuntungan yang didapatkan dari hasil praktek tersebut. Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh rentenir tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian baik kesepakatan para pihak (subjektif) maupun sebab yang halal (objektif) serta melanggar asas-asas hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik, asas mengikatnya perjanjian dan asas proporsional. Oleh karena itu, guna meminimalisir dan menghilangkan praktek rentenir diperlukan tindakan tegas dalam bentuk upaya sosialisasi kepada masyarakat yang didukung dengan hadirnya pemerintah dan melakukan pembaharuan hukum dengan merevisi ketentuan perjanjian pinjam meminjam agar tidak terjadi penyimpangan hukum atas celah yang terdapat dalam ketentuan perjanjian pinjam meminjam tersebut.

This study aims to analyze the practices of moneylenders that occur in the Demangan market in the city of Yogyakarta in the perspective of money lending agreements and provide recommendations for legal reforms to the provisions of the money lending agreement stipulated in the Civil Code to cover the legal loopholes utilized by moneylenders. The method used in this study is empirical normative legal research. Secondary data in normative legal research is carried out by means of library studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while primary data in empirical legal research is conducted by interview. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively. The problem of moneylender practices that are not in accordance with the context of the individual loan lending agreement article is not in the form of a loan business, by setting interest that is relatively high per month in the agreement as a source of benefits obtained from the results of the practice. The money lending agreement carried out by moneylenders does not fulfill the legal requirements of the agreement, both parties (subjective) agreements and causes that are lawful (objective) and violate the principles of treaty law, namely the principle of freedom of contract, principles of good faith, principles of binding agreements and proportional principles. Therefore, in order to minimize and eliminate the practice of moneylenders, decisive action is needed in the form of socialization efforts to the community that are supported by the presence of the government and legal reform by revising the terms of the lending agreement so that there are no legal irregularities in the lending agreement.

Kata Kunci : Praktek Rentenir, Hukum Perdata, Pembaharuan Hukum, Moneylender Practice, Civil Law, Legal Reform