KEBERATAN JEPANG DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

STEFANI DYAH RETNO PUDYANTI, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, M.P.P., M.Sc.

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 4/2009 atau UU Minerba berisi aturan pembatasan ekspor barang tambang mineral dan batu bara (minerba) mentah yang mulai berlaku efektif pada 2014. Kebijakan ini menimbulkan reaksi internasional dari berbagai negara yang merupakan pembeli dan pengguna minerba dari Indonesia salah satunya Jepang. Jepang memiliki kepentingan untuk terus mendapatkan akses minerba dari Indonesia sehingga berusaha mempertahankan kepentingannya dengan menyatakan keberatan terhadap UU Minerba di World Trade Organization (WTO). Jepang menyatakan untuk membawa kasus ini hingga ke Dispute Settlement Body (DSB) di tahun 2014 namun tidak melanjutkannya sejak tahun 2017. Adanya complex interdependence antara hubungan Jepang dan Indonesia menyebabkan Jepang tidak melanjutkan keberatannya ke DSB WTO.

The government of Indonesia issued Act No. 4/2009 or Mineral and Coal Act (Minerba Act) that regulate about export's restriction of raw mineral and coal mines that should be effective in 2014. The policy caused international reactions from some countries that are buyers and users of Indonesia's mining goods including Japan. Japan has the interest to get access of coal and mineral from Indonesia, so Japan try to defend the interest by objecting the Minerba Act at World Trade Organization (WTO). Japan gave statement to bring the case to the Dispute Settlement Body (DSB) in 2014 but did not continue it since 2017. The complex interdependence between Japan and Indonesia's relation is the reason for Japan not to continue the objection at DSB of WTO.

Kata Kunci : Jepang, Indonesia, Perdagangan, Mineral dan Batu Bara, Complex Interdependence