KEKERASAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

M. DANANG ANGGORO, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEHUTANAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan secara utuh dimensi-dimensi kekerasan negara yang membentuk konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia sekaligus kemudian menemukenali, menguraikan dan menjelaskan ideologi konservasi yang berlaku di Indonesia beserta cara kerja ideologi konservasi dibalik kekerasan yang terjadi. Landasan pemikiran utamanya bahwa kekerasan negara merupakan permasalahan interaksi sosial pada pengelolaan sumber daya hutan yang terbentang dalam konteks hubungan negara dengan rakyat, dimana dibalik semua kekerasan negara itu dipicu oleh beroperasinya ideologi konservasi oleh negara. Penelitian ini penting untuk memahami ketidaktuntasan dalam penanganan konflik dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran/gabungan yang mengintegrasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu bagian proyek penelitian. Dimensi-dimensi kekerasan negara diuraikan menggunakan analisis isi sedangkan latar belakang kekerasan negara tersebut diperdalam melalui pembongkaran ideologi konservasi melalui analisis wacana kritis. Oleh karena itu perspektif teoritis dalam penelitian ini diturunkan dari, teori kekerasan, teori interaksi sosial, teori konflik, teori wacana dan teori kritis. Hasil penelitian memberikan gambaran secara utuh bahwa dimensi-dimensi kekerasan negara dapat diuraikan melalui perspektif pemberitaan di media massa dan penelitian ilmiah yang menunjukkan kegagalan negara mengelola kekerasan dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan negara tersebut didukung oleh fakta bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum berpihak dan meminggirkan peran masyarakat untuk tujuan mengukuhkan klaim dominasi negara dalam melakukan aksi korporasi negara atas pemanfaatan sumber daya hutan berlandaskan ideologi ekonomisme. Klaim penguasaan kawasan konservasi sebagai sumber daya oleh negara dikukuhkan melalui justifikasi wacana pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan posisi-posisi etis dan keberpihakan negara seharusnya untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Penguatan kesejahteraan masyarakat ini dapat menjadi pendamping bagi kekerasan negara untuk penanganan konflik sehingga penanganan konflik tidak hanya mengenai teknik pengelolaan konflik itu sendiri akan tetapi juga nilai-nilai kemanusian dalam keadilan sosial dan penghormatan lintas entitas dalam keadilan ekologis.

This research was carried out to fully describe the dimensions of state violence that formed conflict in the management of conservation areas in Indonesia and at the same time identify, describe and explain the conservation ideologies that apply in Indonesia along with the workings of conservation ideology behind the violence that occurred. The main reason for thinking is that state violence is a problem of social interaction in the management of forest resources that unfolds in the context of relations between the state and the people, which behind all state violence is triggered by the operation of the state's conservation ideology. This research is important to understand the incompleteness in handling conflicts in the management of conservation forest areas in Indonesia. This study uses a mixed / combined research approach that integrates quantitative and qualitative research in one part of a research project. The dimensions of state violence are described using content analysis while the background of state violence is deepened through the dismantling of conservation ideologies through critical discourse analysis. Therefore, theoretical perspectives in this study are derived from, theory of violence, theory of social interaction, conflict theory, discourse theory and critical theory. The results of the study provide a full picture that the dimensions of state violence can be elaborated through the perspective of news in the mass media and scientific research that shows the failure of the state to manage violence in the management of conservation areas to realize public welfare. The failure of the state was supported by the fact that the management of conservation areas in Indonesia had not taken sides and marginalized the role of the community in order to strengthen the claim of state dominance in carrying out state corporate actions on the use of forest resources based on economic ideology. Claims of mastery of conservation areas as resources by the state are confirmed through justification of the discourse of sustainable development. Therefore, in supporting the sustainable development of ethical positions and the partisanship of the state it should be for the greatest possible welfare of society in the broadest sense. Strengthening community welfare can be a companion to state violence for handling conflict so that the handling of conflict is not only about conflict management techniques but also human values in social justice and cross-entity respect in ecological justice.

Kata Kunci : kekerasan negara, konflik, ideologi konservasi, ekonomisme