STRATEGI OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DKI JAKARTA

SULUNG MULIA PUTRA, Prof. dr Laksono Trisnantoro, MSc., Phd

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar belakang: Tuntutan kualitas pelayanan kesehatan menjadi isu prioritas di Indonesia khususnya di kota besar seperti DKI Jakarta. Dengan terjadinya globalisasi teknologi, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi mengenai layanan kesehatan yang akan dan seharusnya mereka dapatkan, sehingga hubungan pemberi layanan dengan pemakai jasa layanan menjadi mitra sejajar Rumah Sakit sebagai salah satu bagian dalam sistem kesehatan tidak luput dari sorotan, terlebih proses layanan di rumah sakit yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks menjadikannya membutuhkan perhatian khusus demi mewujudkan layanan yang profesional kepada masyarakat Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 55 dijelaskan Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit sedangkan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Tujuan: Memberi deskripsi strategi mengoptimalkan tugas dan wewenang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan Rumah Sakit di Jakarta Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif, Subyek dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, dalam hal ini 1 orang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 1 orang Kepala Seksi Faskes Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 1 orang Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta, 4 orang anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta, 4 orang Direktur RS Umum Kelas A, B, C dan D serta 3 orang Direktur RS Khusus Kelas A, B dan C . Hasil dan Pembahasan: Setelah dilaksanakan wawancara dengan narasumber, observasi organisasi dan penelusuran data sekunder didapatkan hasil mengenai dasar hukum dan aturan pendukung, sumber daya manusia, kesekretariatan, keuangan, sasaran pengawasan dan metode pengawasan yang dilaksanakan oleh BPRS P DKI Jakarta, disamping itu dilaksanakan juga proses Trendwatching, Envisioning dan Strategi Crafting untuk melihat kondisi eksternal dan internal organisasi serta menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja. Kesimpulan dan Saran: Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa BPRS P DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang kepada rumah sakit dan masyarakat, terdapat keterbatasan dukungan terhadap BPRS P DKI Jakarta terutama dukungan keuangan dan kesekretariatan, belum optimalnya koordinasi dan sistem kerja dengan unsur pengawas rumah sakit lainnya serta BPRS P DKI Jakarta belum menetapkan dan menerapkan strategi dalam menjalankan organisasi. BPRS P DKI Jakarta disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan untuk dapat lebih intens melaksanakan sosialisasi perihal tugas dan kewenangan BPRS P DKI Jakarta ke rumah sakit di wilayah dan masyarakat, terkait keterbatasan organisasi dapat mengajukan perubahan aturan mengenai pembentukan tim adhoc dan tim sekretariat independen untuk membantu kegiatan BPRS P DKI Jakarta lengkap dengan perubahan anggaran, disarankan pula membuat website dan SMS centre sebagai sarana komunikasi rumah sakit dan masyarakat kepada BPRS P DKI Jakarta serta Membuat pertemuan untuk mengevaluasai tugas pokok dan fungsi semua unsur pengawas rumah sakit dan membangun jejaring yang lebih efektif agar proses pengawasan kinerja layanan rumah sakit dapat lebih optimal.

Background: Health service quality demands become a priority issue in Indonesia, especially in big cities such as Jakarta. With the onset of globalization, technology, the public can easily access information on health services that will and should they get, so the relationship giver services with service users of the service to become a partner alignment. The hospital as one of the sections in the health system did not escape the spotlight, especially in hospital service processes which have the characteristics of a complex organization and making it require special attention for the sake of realizing the services professionals to the community. According to the legislation of the Republic of Indonesia Number 44-year 2009 about the hospital Article 55 described the construction and supervision of nontechnical of hospital is involving communities can be done internally and externally. Coaching and supervision is performed internally by the Board of Trustees of the hospital while the external is done by Supervisory Board Of Hospitals (BPRS). Purpose: Gives the description of strategies optimizing the Supervisory duties and authorities of the BPRS P DKI Jakarta in the exercise of the function of supervisory hospitals in Jakarta. Methods: This study is a qualitative research design descriptive, Subject in this study amounted to 14 people, in this case 1 head of the Jakarta Provincial Health Office, 1 head of Referral Healthcare Facility and Health Crisis of Jakarta Provincial Health Office, 1 Chairman of the BPRS P DKI Jakarta, 4 members of BPRS P DKI Jakarta, 4 General Hospital Director of class A, B, C and D as well as 3 people Director RS Special class A, B and C. Results and Discussion: After conducting interviews with resource persons, organizational observations and tracking secondary data, the results obtained regarding the legal basis and supporting rules, human resources, secretariat, finance, supervision targets and supervision methods carried out by BPRS P DKI Jakarta, Trendwatching, Envisioning and Strategy Crafting to see the external and internal conditions of the organization and implement strategies to improve performance. Conclusions and suggestions: From the results of the study, it was concluded that the BPRS P DKI Jakarta had not been maximal in carrying out dissemination of duties and authorities to hospitals and communities, there were limited support for BPRS P DKI Jakarta especially financial and secretarial support, not yet optimal coordination and work systems with hospital supervisory elements others and BPRS P DKI Jakarta have not set and implemented strategies in running the organization. BPRS P DKI Jakarta is advised to coordinate with the Provincial Health Office and the Sub Provincial Health Office to be more intense in conducting socialization regarding the duties and authorities of BPRS P DKI Jakarta to hospitals in the region and the community, related to organizational limitations that can propose changes to the rules regarding the formation of adhoc teams and independent secretariat teams toassist the activities of BPRS P DKI Jakarta complete with budget changes, it is recommended also to make a website and SMS center as a means of communication between hospitals and the community to BPRS P DKI Jakarta and held meetings to evaluate the main tasks and functions of all hospital supervisors and build networks that more effective so that the process of monitoring the performance of hospital services can be more optimal.

Kata Kunci : BPRS, BPRSP