UPAYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PENYIMPANGAN ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

HENU ASTANTYA, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Terkait dengan maraknya penyimpangan atas realisasi dana hibah dan bansos pada pemerintah daerah serta mempertimbangkan urgensi dana hibah dan bantuan sosial sendiri bagi kepentingan masyarakat, maka BPK seharusnya juga memiliki tanggung jawab secara moral untuk memberikan perhatian yang lebih terkait penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos pemerintah daerah. Hal tersebut karena BPK sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui: (1) bentuk penyimpangan atas pengelolaan dana hibah dan bansos yang terjadi di pemerintah daerah; dan (2) Langkah yang telah dan masih perlu dilakukan dalam pemeriksaan LKPD oleh BPK untuk meminimalisir permasalahan penyimpangan pengelolaan dana hibah dan bansos pemerintah daerah. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Narasumber pada penelitian ini adalah pejabat pada Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini adalah: pertama, bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah dan bansos pada pemerintah daerah meliputi pemotongan dana hibah dan bansos yang sudah terealisasi baik sebagian atau seluruhnya, intervensi dalam proses evaluasi atas permohonan dana hibah dan bansos dari masyarakat, penggunaan dana hibah dan bansos untuk kepentingan pribadi; dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dan bansos, upaya yang telah dilakukan dan masih perlu dilakukan BPK untuk meminimalisir permasalahan tersebut meliputi penilaian risiko bisnis belanja hibah dan bansos pemerintah daerah, Penyusunan rekomendasi temuan pemeriksaan yang menyelesaikan permasalahan, dan Penyampaian pendapat BPK yang diberikan kepada pemerintah.

Some problems that occur in the management of grants and social assistance funds in local governments, Audit Board of Republic Indonesia must also have a responsibility to provide more attention related to abuse in the management of grants and social assistance funds in the local government. That is because Audit Board of Republic Indonesia is the only institution that conducts examination on regional financial management and responsibilities. The aim of this research is to find out: (1) forms of abuse in the management of grants and social assistance that occur in local governments; and (2) actions that have been and still need to be done by Audit Board of Republic Indonesia in the Financial Report of Local Government examination to minimize abuses in the management of grant funds and local government assistance. Technique of data retrieval in this research is done through library study and interview. Interview was conducted to officials at Audit Board of Republic Indonesia who were responsible for making policies related to the examination of financial statements of regional governments. The research results are as the following; Firstly the forms of abuse that occur in the management of grants and social assistance funds in local governments consist of deductions of grants and social assistance funds that have been paid by the government in part or in full, intervention in evaluating requests for grants and social assistance funds from the community, using grants and social assistance funds for personal gain; and does not account for local government grants and social assistance. Secondly, the actions that have been taken to minimize these problems, namely through assessing the risks of business spending on local government grants and social assistance, providing recommendations on audit findings that resolve problems, and submitting Audit Board of Republic Indonesia opinions given to the government. The actions that still need to be done by Audit Board of Republic Indonesia including more pro-active for delivering the results of the risk assessment to the Regional Government, make a guideline in providing recommendations on audit findings, providing opinions regarding issues in managing grants and social assistance.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyimpangan Hibah dan Bansos.