TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK MENYETORKAN KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN APABILA MENUNJUKKAN NILAI YANG BERBEDA DENGAN PENETAPAN KERUGIAN NEGARA OLEH PEMERINTAH

JOHAN KUSUMA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan mengetahui mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk menyetorkan kerugian negara yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain apabila menunjukkan nilai yang berbeda dengan penetapan kerugian negara oleh pemerintah, (2) mengkaji dan mengetahui konsep penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ideal terkait temuan kerugian negara yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain. Penelitian ini bersifat deskriptif preskriptif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukkan dengan studi kepustakaan dan wawancara pada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalilsis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: (1) Baik UU Nomor 15 Tahun 2004 maupun Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tidak mengakomodir penetapan kerugian negara/daerah pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang nilainya berbeda untuk mengubah status tindak lanjut menjadi selesai; (2) BPK seharusnya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila dalam LHP-nya mengungkapkan kerugian negara/daerah. Apabila Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mulai melaksanakan tugasnya, maka BPK harus menyatakan bahwa tindak lanjut dari pemerintah tersebut telah sesuai dengan rekomendasi. BPK akan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.

This research aims to: (1) reviewing and knowing the mechanism of follow-up on the recommendations of the Audit Board of The Republic of Indonesia Audit Report (LHP BPK) to pay compensation for the state losses that was caused by non treasurer official if showing different results with the imposition of compensation for state losses by the government; (2) reviewing and knowing ideal concept for the completion of the LHP BPK’s follow-up related to audit findings that contain state losses caused by non-treasurer civil servants/other officials. This research is a normative legal research and has a prescriptive descriptive character. The research was conducted using secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material in the form of literature and legislation. Data collection is done by library studies and interviews with speakers. Data obtained from research is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be seen that: (1) Both Law Number 15 of 2004 and BPK Regulation Number 2 of 2017 do not accommodate the imposition of compensation for state/regional losses that was caused by non-treasurer civil servants/other officials whose value is different to change the follow-up status to completion; (2) BPK should recommend to the government to settle it in accordance with the mechanisms and the applicable law if the LHP discloses the loss of the state/region. If the State/Regional Settlement Team begins to carry out its duties, the BPK must state that the follow-up of the government is in accordance with the recommendations. The BPK will monitor the settlement of state/regional compensation determined by the government against non-treasurer civil servants and other officials.

Kata Kunci : BPK, Kerugian Negara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, State Losses, Non-Treasury Civil Servants