Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah di Bidang Pertambangan dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia

NURLAILA ISIMA, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S. H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan tindak pidana korupsi kepala daerah di bidang pertambangan dengan sistem desentralisasi di Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi tindak pidana korupsi kepala daerah di bidang pertambangan dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian dengan studi pustaka yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, mempelajari buku-buku, makalah, laporan penelitian serta artikel yang berkaitan dengan sistem desentralisasi dan tindak pidana korupsi di bidang pertambangan. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan baik itu yang mengatur tentang pemerintahan daerah maupun pertambangan mineral dan batubara membagi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan. Kewenangan pemerintah daerah merupakan bentuk desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Kewenangan kepala daerah dalam praktik terdapat potensi dilakukannya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu terkait dengan tata kelola perizinan pertambangan di Indonesia. Hal bertalian dengan kekuasaan dan kewenangan kepala daerah yang besar dan kurangnya pengawasan, didukung informasi yang tertutup, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin, serta proses pemilihan kepala daerah juga menjadi alasan terjadi tindak pidana korupsi kepala daerah.

This research aims to identify and analyze the relations between regional head corruption in mining sector and Indonesia decentralization system. It also aims to know and analyze the potential of regional head corruption in mining sector in Indonesian decentralization systems. This law research used normative research type. Normative research is the research that used library research by analyze the regulations, judicial decision, books analyze, papers, research reports and articles that related with decentralization system and corruptions in mining sector. This data analyze by descriptive qualitative method. The results of this study indicate regulations regulate about regional government and mineral and coal mining divide the government's authority in the mining sector. The authority of the regional government is a form of decentralization implemented in Indonesia. The authority of the regional head in practice has the potential to commit acts of corruption by the regional head. This is caused by several things, namely related to the governance of mining permits in Indonesia. Matters related to the power and authority of the regional head are large and the lack of supervision, supported by closed information, environmental damage caused by granting permits, and the process of regional head elections are also the reasons for the corruption of regional heads.

Kata Kunci : Korupsi, Kepala Daerah, Pertambangan, Desentralisasi