Berebut Proyek: Studi Kasus Perselisihan dan Kontestasi Pengelolaan Hutan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

SYARIFUDIN, Dr. Laksmi A. Savitri, M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER ANTROPOLOGI

Beberapa decade terakhir, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dipandang sebagai sebuah solusi atas permasalahan pengelolaan hutan berbasis Negara. Pengelolaan hutan berbasis Negara membawa permasalahan kerusakan hutan dan munculnya kemiskinan masyarakat sekitar hutan, dengan memberikan pengelolaan kepada masyarakat maka kedua permasalahan ini dianggap bisa teratasi. Akan tetapi, pemberian wewenang pengelolaan hutan kepada masyarakat ternyata menciptakan masalah baru yaitu terjadinya perebutan akses pengelolaan hutan diantara anggota masyarakat. Hal ini terjadi karena pengelolaan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat ternyata dimanipulasi oleh broker yang mengendalikan akses pengelolaan hutan. Munculnya broker telah mengubah kebijakan PHBM menjadi rangkaian unit-unit kecil proyek yang hanya mencari keuntungan jangka pendek. Permasalahan lain muncul karena Perhutani sebagai pemilik wewenang dari Negara ternyata menjalankan PHBM tidak sebagai cara memberikan pengelolaan sepenuhnya pada masyarakat tetapi sebagai cara untuk menciptakan unit-unit bisnis baru dari kemunculan investor. Penelitian ini dilakukan wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) Tugu Utara, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini berlangsung selama periode Juni 2017 hingga April 2018.

In the last few decades, Community Based Forest Management (CBFM) is seen as a solution to the problems of State-based forest management. State-based forest management brings the problem of forest destruction and the emergence of poverty around the forest community, by providing management to the community, these two problems are considered to be overcome. However, giving forest management authority to the community turned out to create a new problem, namely the seizure of access to forest management among community members. This happened because the management that should have been given to the community turned out to be manipulated by brokers who controlled access to forest management. The emergence of brokers has changed the CBFM policy into a series of small units of projects that only seek short-term benefits. Other problems arise because Perhutani as the owner of the authority of the State apparently runs CBFM not as a way of providing full management to the community but as a way to create new business units from the emergence of investors. This research was conducted in the area of Pangkuan Desa Forest (HPD) Tugu Utara, Puncak, Bogor Regency, West Java. This research takes place during the period of June 2017 to April 2018.

Kata Kunci : PHBM, Akses, proyek, broker, pengelolaan hutan, Perhutani.