LEGAL ANALYSIS ON GOVERNOR'S INSTRUCTION LETTER REGARDING THE OWNERSHIP RIGHT OF LAND FOR NON-NATIVE INDONESIANS IN YOGYAKARTA

WINDY OCEANY AZZARAH, Andi Sandi Ant. T. T., S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menganalisa Surat Instruksi Gubernur K.898/I/A/1975 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk warga Indonesia nonpribumi. Surat instruksi telah melarang orang warga Indonesia nonpribumi untuk mendapatkan hak milik atas tanah mereka. Warga Indonesia nonpribumi menentang surat instruksi ini sampai habisnya upaya hukum yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian hukum ini berupaya menemukan dasar penerapan surat instruksi ini dan alasan penerapannya hingga sekarang. Terakhir, penulis mencoba untuk melakukan studi tentang posisi surat instruksi ini dalam hierarki perarturan di ranah hukum Indonesia. Metode penelitian hukum ini adalah normatif. Data diperoleh melalui studi literatur, dengan memeriksa undang-undang yang berlaku dan/atau literatur sebagai data primer dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara sebagai data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dua aspek yang menjadi dasar implementasi pada Surat Instruksi Gubernur No.K.898/I/A/1975, yang merupakan aspek historis dan sosial yang melibatkan warga Indonesia nonpribumi. Surat instruksi ini masih dilaksankan karena hak istimewa yang diberikan untuk Yogyakarta setelah mendapatkan status daerah istimewa. Pemberlakuan surat ini tidak dapat dibenarkan karena menyebabkan diskriminasi. Mengenai posisinya di ranah hukum Indonesia, surat instruksi ini diakui sebagai peraturan kebijakan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Yogayakarta No. 132/Pdt/G/2017/PN_Yyk.

This legal research is conducted to analyze the Governor's Instruction Letter K.898/I/A/1975 regarding the granting of ownership right over land for non-native Indonesians. This instruction letter had prohibited non-native Indonesians to obtain ownership right over their land. Non-native Indonesians opposed this instruction letter until the exhaustion of legal remedies taken. Thus, this legal research seeks to find the basis of the application of this instruction letter and the reason for its implementation up to now. Lastly, the author attempts to conduct study on the position of this instruction letter in the hierarchy of regulations in the Indonesian legal sphere. The method of this legal research was normative. The data obtained through literary studies, by examining prevailing laws and/or literatures as the primary data and supported by data earned through interview as the secondary data. The data are analysed through descriptive-qualitative method. The findings of this research were two aspects that became the basis of the implementation on the Governor's Instruction Letter No. K.898/I/A/1975, which are historical and social aspects that involved with non-native Indonesians. This instruction letter is still implemented because of the privilege that is given to Yogyakarta after earning the status of special region. It cannot be justified as it constitutes discrimination. In regards its position in Indonesian legal sphere, it had been recognized as policy rules after the issuance of Yogyakarta District Court Decision No. 132/Pdt.G/2017/PN_Yyk.

Kata Kunci : Governor's Instruction Letter, Special Region of Yogyakarta, Non-native Indonesians.