Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras di Era Pemerintahan Jokowi

FABIAN PRATAMA K, Dr.RB. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor pro dan kontra kebijakan impor beras dalam era pemerintahan Jokowi. Dari pemetaan aktor tersebut dapat menunjukkan kepentingan para aktor yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang didapat dari jurnal, dokumen pemerintah dan berita secara online. Thomas Oatley mengatakan setiap institusi politik mempunyai kepentingannya masing-masing dan kepentingan tersebut berupaya untuk dijadikan sebuah kebijakan. Kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari pertarungan empat aktor yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, serta Serikat Petani Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya dinamika pro dan kontra pada Kementerian Perdagangan saat reshuffle Menteri Perdagangan dan Bulog saat pergantian direktur utama. Sedangkan Kementerian Pertanian dan Serikat Petani Indonesia cenderung konsisten dalam menyikapi kebijakan impor beras. Perbedaan data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan impor beras. Polemik impor beras yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus korupsi maupun kasus mafia pangan seperti pada kasus impor beras sebelum era pemerintahan Jokowi.

This article aims to find out the map of pro and contra actor in rice import policy in the era of Jokowi�s government. The map can show us the interests of involved actor. Research method used in this article is desk study gathered from journals, government documents, and online mass media. Thomas Oatley said that every political institutions has its own interests and those interests are strived for policy. The rice import policy in Jokowi�s government is the result of four fighting actors including Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, Logistics National Agency (BULOG), and Indonesian Farmer Union. This study found a dynamic of pros and cons in Ministry of Trade when minister of trade was reshuffled and President director of Logistics National Agency was replaced. While Ministry of Agriculture and Indonesian Farmer Union tend to maintain their consistency in reacting to the rice import policy. The difference of data owned by Ministry of Trade and Ministry of Agriculture leads to the difference views in reacting to the rice import policy. The polemic in rice import policy in the era of Jokowi�s government has opportunities for corruption or even food mafia same as rice import policy in the era of government before Jokowi.

Kata Kunci : Pertarungan Kepentingan, Impor Beras, Ekonomi Politik