Perburuan Rente dalam Program Swasembada Beras Presiden Joko Widodo Studi di UPT BP4 Wilayah VIII Sleman (Kec. Prambanan dan Kec. Kalasan)

AHMAD FIKRI D, Longgina Novadona Bayo, S.I.P., M.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Reformasi sudah berjalan selama dua dekade, namun militer masih saja terlibat dalam urusan sipil. Saat ini militer masih ikut mengurusi pertanian di Indonesia. Dugaan tersebut salah satunya ditandai dengan pembuatan Nota Kesepahaman TNI AD dan Kementerian Pertanian pada Januari 2015. Poin kerja sama yang dilakukan adalah melibatkan TNI AD dalam urusan pertanian termasuk program-program turunannya. Selain itu, militer kembali dilibatkan untuk membantu Bulog dalam upaya serap beras di lingkup kerja UPT BP 4 Wilayah VIII (Kecamatan Kalasan dan Prambanan). Dari pola dan aktor-aktor yang terlibat, terasa ada pola praktik ekonomi politik militer yang sama seperti pada masa Orde Baru dahulu. Berangkat dari kegelisahaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekonomi politik yang dilakukan oleh TNI AD pada bidang pertanian pada masa Reformasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat keterlibatan TNI AD dalam Program Swasembada Beras Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Teori Perburuan Rente digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi politik yang dilakukan oleh militer di lingkup kerja UPT BP4 Wilayah VIII (Kecamatan Kalasan dan Prambanan). Logika penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi literature, dan pencarian data melalui media massa cetak ataupun online. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi politik TNI AD pada program Swasembada Beras Presiden Jokowi mengalami pergeseran dibanding dengan apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Saat ini, ekonomi politik yang dilakukan oleh militer adalah berupa praktik perburuan rente. Hasil tersebut terbukti karena militer hanya sekadar memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan cenderung mengurangi produktivitas tersebut. Selain itu bentuk ekonomi politik yang dilakukan bukan lagi dalam bentuk bisnis yang menghasilkan keuntungan secara langsung, tetapi lebih kepada keuntungan berupa kompensasi (rente) dari kerja sama yang dibuat dengan berbagai lembaga negara. Selain itu, pelibatan militer dalam urusan beras ini patut dikritisi karena terbukti tidak tepat secara ide ataupun secara implementasi ketika ditinjau dari asumsi-asumsi ekonomi politik.

Reformation in Indonesia has been going for the past two decades, yet the military still share its focus with civil issues. At this present time, Indonesian military is looking after grass-roots agricultural sector. This allegation comes up after the making of MoU between The Indonesian Army (TNI AD) and The Ministry of Agriculture back in January 2015. Points of cooperation shared in the MoU is to entangle TNI AD within agricultural issues, including its derivative programs. Besides, the military is still used by Bulog to help in absorbing rice within the work field of UPT BP 4 VIII Region (Kalasan and Prambanan). From the pattern and actors involved in the rice absorption program, seems that there is a military-political economy practice the same practice used by the New Order regime. Based on the previous anxiety, this research aims to know how is the political-economy done by TNI AD in agricultural sector in reform era. This research uses political-economy perspective to see the involvement of TNI AD in Rice Self-Sufficiency (Swasembada Beras) Program under President Joko Widodo. Furthermore, rent-seeking theory is used to explain the political-economy phenomenon which is conducted by TNI AD under the work field of UPT BP 4 VIII Region (Kalasan and Prambanan). This is a qualitative research with study case method. Data collection is done through various means: interview, observation, literature study, printed and online media. This research shows that TNI ADs political-economy interest within Jokowi's Rice Self-Sufficiency Program has an orientation shifting compared with what has been done under the New Order regime. At this present time, political-economy run by TNI AD has a form of rent-seeking practice. This is an approved result, as the military only gain earnings without actual enhancement of agricultural products. Besides the existence of the military could cut the productivity of agricultural sector. The form of political-economy uses under Jokowi's Rice Program is not a direct result profit, but in the form of compensation (rent) from the cooperation being made between stakeholders. Moreover, the involvement of the military in rice issues needs to be criticized, because it is proved to be incorrect nor implemented when reviewed from political-economy assumptions. Key words: political economy, military, rent-seeking, TNI AD, reformation

Kata Kunci : political economy, military, rent-seeking, TNI AD, reformation