LEGAL ANALYSIS ON IMPLEMENTATION SPECIAL REGIONAL REGULATIONS OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION NUMBER 2 OF 2017: CASE STUDY ON THE VIOLATION OF THE SULTANATE STRATEGIC SPACE UNIT

WAHYU PRADIPTA SAPUTRO WIJAYANTO , Andi Sandi Ant. T.T., S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa merupakan implementasi untuk mewujudkan salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan tata ruang di dalam Perdais, ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Ini artinya Perdais secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam aspek tata ruang yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal. Data juga diperoleh dengan cara proses dokumentasi dan wawancara dengan narasumber guna mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, tata ruang di DIY belum mengakomodasi secara khusus tata ruang pada tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagai aset utama dan acuan bagi tata ruang seluruh wilayah DIY yang merupakan daerah istimewa. Kajian yang melibatkan budaya masyarakat DIY yang memiliki kekhasan tertentu terkait dengan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi budaya belum terakomodasi secara khusus dan penuh. Peran penegak hukum yang masih belum maksimal menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam aspek tata ruang. Penegakan hukum sangat diperlukan guna menciptakan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia khususnya masyarakat D.I.Yogyakarta.

The Spatial Arrangement of the Kasultanan and Kadipaten Land in the Special Region Regulation (Perdais) is an implementation to realize one of the authorities in the affairs of D.I.Yogyakarta Specialties as referred to in Law Number 13 of 2012 regarding the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Spatial arrangements in the Perdais are determined by taking into account the national spatial layout and D.I.Yogyakarta spatial layout. Juridically, this regulation must not be in contravention of the laws and regulations regarding national and provincial spatial planning. In fact there are still many problems found in the Spatial Planning of the Land of the Kasultanan and the Kadipaten. This study aims to find out how the role of law enforcers in enforcing the law in spatial aspects refers to Law Number 26 of 2007 regarding Spatial Management. This legal research is empirical normative legal research. The data used in this study are legislation, books, journals. Data is also obtained by means of a documentation process and interviews with resource persons to find out the real problems. Based on the results of the author's research, spatial planning in D.I. Yogyakarta has not specifically accommodated the spatial layout of the lands of the Kasultanan and Kadipaten as the main assets and references for the spatial layout of the entire D.I.Yogyakarta region which is a special area. Studies involving the culture of D.I.Yogyakarta people who have certain characteristics related to the existence of the Kasultanan and the Kadipaten as cultural institutions have not been accommodated specifically and fully. The role of law enforcers that is still not maximal is an obstacle in law enforcement in spatial aspects. Law enforcement is very necessary to create prosperity as well as the quality of human life, especially the people of D.I. Yogyakarta.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Penegak Hukum