ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN STRATEGIS DI INDONESIA

MUHAMMAD ZAENUDDIN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2019 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970 oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan kini tumbuh hingga 300 kali lipat. Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi.Masa kejayaan Batam adalah ketika dipimpin oleh B.J Habibie di Otorita Batam. Berkat kepemimpinannya, dunia mulai mengenal Batam sebagai kawasan industri terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan dalam suatu daerah industri telah terbangun dengan kualitas nomor satu. Pada masa itu, laju pertumbuhan ekonomi Batam selalu melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Batam merupakan daerah tujuan investasi yang menarik dibanding daerah lainnya di Indonesia Batam juga sebagai penyumbang ekspor nonmigas kedua terbesar setelah Bali. Namun fakta menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Batam setelah tahun 2000-an mengalami penurunan performa, dan kondisi ini kontras dengan periode sebelumnya, yakni pada tahun 1978-1998 di mana Batam mengalami kejayaan. Banyak kajian menyatakan bahwa titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Otorita Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Di samping selain masalah perburuhan, adaya polemik penerapan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara detail apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini serta alternatif kebijakan terbaik apa yang dapat diterapkan di Kota Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, dimana selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, serta menggunakan analisis delphi dan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan atau tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, serta adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam. Masalah lainnya adalah makin menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, perburuhan, makin menurunnya daya saing Batam, serta permasalahan sosial di Batam. Hasil penelitian dengan Metode Delphi menghasilkan rekomendasi beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, serta penerapan otonomi khusus di Batam. Sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) menghasilkan temuan bahwa otonomi khusus merupakan pilihan kebijakan terbaik yang dapat diterapkan di Kota Batam. Penerapan otonomi khusus di Batam, secara empirik merupakan hal yang baru di Indonesia karena berdasarkan konsep desentralisasi asimetris berbasis ekonomi. Namun demikian dalam implementasinya, diperlukan tahapan lebih lanjut yakni penyiapan undang-undang khusus tentang Batam serta substansi kekhususan apa yang akan diberikan kepada Batam.

Batam has become one of the fastest growing cities in Indonesia. When it was built in 1970 by the Batam Authority, the city is only inhabited by around 6,000 residents and now grows to 300 times. Batam Island has developed and has various economic advantages. The heyday of Batam was when it was led by B.J Habibie in the Batam Authority. Thanks to its leadership, the world began to recognize Batam as a leading industrial area in the Asia Pacific region. Basic facilities and infrastructure needed in an industrial area have been built with number one quality. At that time, the rate of economic growth in Batam always exceeded the average national economic growth. Batam is an attractive investment destination compared to other regions in Indonesia. Batam is also the second largest contributor to non-oil and gas exports after Bali. However, the facts show that Batam's economic conditions after the 2000s experienced a decline in performance, and this condition contrasted with the previous period, namely in 1978-1998 where Batam experienced glory. Many studies stated that the starting point of the crucial problems faced by Batam City was since the implementation of regional autonomy in Batam. The presence of the Batam City Government in 2000 as implementing regional autonomy and having a very strong legal and political position gave rise to the fact of the emergence of institutional dualism with the Batam Authority which had been present since the 1970s. In addition to labor issues, there is a polemic over the application of the Free Trade Zone (FTZ) and Special Economic Zones (SEZs) which also creates legal uncertainty for investors. Therefore, this study aims to get a detailed picture of the problems faced by the current Batam City and what best policy alternatives can be applied in Batam City. The methodology used in this study is explorative descriptive, where in addition to using secondary data, it also explores primary data sources by conducting surveys and direct interviews from various informants in Batam that are considered expert, and using Delphi Analysis and Analitycal Hierarchy Process (AHP). The results of the study stated that the main problem faced by Batam City was the existence of institutional dualism or overlapping authority between the Batam City Government and the Batam Authority, as well as the existence of legal uncertainty due to frequent changes in policy in Batam. Other problems are the declining investment and economic growth in Batam, the problem of unemployment, labor, the decline in competitiveness of Batam, and social problems in Batam. The results of the study with the Delphi Method resulted in recommendations for several policy alternatives that could be applied in Batam, including the Free Trade Zone (FTZ) in Batam, the Special Economic Zone (KEK) in Batam, and the application of special autonomy in Batam. While the results of the study using the Analitycal Hierarchy Process (AHP) method resulted in the finding that special autonomy is the best policy choice that can be applied in Batam City. The implementation of special autonomy in Batam is empirically new in Indonesia because it is based on the concept of asymmetric economic based decentralization. However, in its implementation, further steps are needed, namely the preparation of a special law on Batam and the substance of what will be given to Batam.

Kata Kunci : Dualism, Free Trade Zone (FTZ), Special Economic Zone (KEK), Delphi Method, Analitycal Hierarchy Process (AHP)