Political Tensions Among The East: The Urgency of The Japan 1947 Constitution Amendment Under Shinzo Abe

TALITHA DAMANTI, Drs. Usmar Salam, M.I.S

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konstitusi digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di Jepang, dan Jepang adalah salah satu negara yang pertama kali menerapkan sistem konstitusi. Konstitusi Jepang tahun 1947 diumumkan secara resmi oleh Supreme Commander of the Allied Powers setelah Perang Dunia II berakhir. Konstitusi 1947 menekankan pasifisme sebagai dasar Jepang dan membatasi Jepang untuk memiliki kekuatan pertahanan hukum. Namun, pasifisme di Jepang ditantang ketika Korea Utara mulai melakukan uji coba nuklir pada awal 2017. Ini telah membawa keprihatinan PM Shinzo Abe terhadap keamanan Jepang, oleh karena itu ia menyerukan amandemen konstitusi yang bertujuan untuk merubah batasan-batasan yang ada dalam Konstitusi 1947. Skripsi ini menjelaskan urgensi amandemen konstitusi di bawah pemerintahan PM Shinzo Abe dengan mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mencapai amandemen konstitusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PM Abe. Ini menjelaskan bahwa amandemen konstitusi adalah bentuk bantuan negara untuk menjaga keamanan Jepang dalam situasi mengkhawatirkan ancaman nuklir Korea Utara dan fluks di arena politik internasional. Selanjutnya, amandemen konstitusi diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang diberikan oleh Konstitusi 1947 tentang memiliki kekuatan pertahanan hukum dan menjaga keamanan Jepang sendiri apabila terjadi perang dan intervensi asing yang mengancam lainnya.

Constitution is used as the basis of conducting governance in Japan, and Japan was one of the countries that first implemented the constitutional system. The 1947 Constitution of Japan was promulgated by the Supreme Commander of the Allied Powers during the Allied Occupation after the World War II ended. The 1947 Constitution emphasized pacifism as the basis of Japan and limits it from having a legal defense force. However, it is now being challenged when North Korea began conducting nuclear tests in early 2017. This has brought PM Shinzo Abe's concern towards Japan's security, therefore he called for a constitutional amendment that aims for changes in the Constitution. This thesis explains the urgency of constitutional amendment under PM Shinzo Abe's administration by identifying the efforts made in order to reach constitutional amendment and the factors that influence PM Abe's decision. It explains that constitutional amendment is a form of state-help in order to maintain Japan's security in the alarming situation of North Korea nuclear threats and flux in the international political arena. Furthermore, constitutional amendment is needed in order to tackle the limitations given by the 1947 Constitution regarding possessing a legal defense force and maintaining Japan's own security in case there is an outbreak of war and other threatening foreign interventions.

Kata Kunci : 1947 Constitution, constitutional amendment, legal defense force, North Korea nuclear threat, pacifism, Shinzo Abe