PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN BANTUL
MOAMMAR QADHAFI, Dr.Supriyadi,S.H., M.Hum
2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATANTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh MPD dalam rangka pengawasan terhadap notaris yang berstatus sebagai narapidana di Kabupaten Bantul, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh MPD dalam pengawasan terhadap notaris yang berstatus sebagai narapidana di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian pada penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden dan narasumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, pertama: pelaksanaan pengawasan yang dilakukan MPD terhadap notaris yang berstatus sebagai narapidana di Kabupaten Bantul telah dilakukan. Adapun pengawasan yang dilakukan MPD adalah mengunjungi notaris secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan menghimbau untuk menghentikan segala kegiatannya yang berkaitan dengan jabatannya sebagai notaris. Melakukan pemeriksaan protokol notaris, serta memfasilitasi pemindahan protokol notaris kepada penerima protokol notaris. kedua, dalam melakukan pengawasan didapat beberapa kendala yang dihadapi MPD yaitu : kesibukan dan keterbatasan waktu untuk bertemu antara anggota MPD, keberadaan notaris yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang dijatuhi hukuman pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Solusi yang dilakukan MPD dalam menghadapi kendala yang ada yaitu menjadwalkan waktu tertentu untuk menjalankan tugas MPD dalam fungsi pengawasan terhadap notaris yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, MPD meminta notaris menulis surat kepada staff di kantornya untuk menyiapkan protokol yang akan diperiksa oleh MPD. Solusi selanjunya yaitu MPD meminta kepada notaris untuk memindahkan protokol notaris kepada notaris penerima protokol, atau menunjuk notaris pengganti agar kebutuhan masyarakat tidak dirugikan karena status notaris sebagai narapidana.
The purpose of this study was to find out and analyze the efforts made by the MPD in order to supervise the notary who is a prisoner in Bantul Regency, and to find out and analyze the obstacles faced by MPD in the supervision of notaries who are inmates in Bantul Regency. The type of research in writing this thesis is empirical legal research, namely research that prioritizes field research to obtain primary data directly from respondents and resource persons. The data obtained were analyzed by qualitative analysis method which means describing the data in quality in the form of regular, collateral, logical and effective sentences, so that answers to legal problems are the object of study. The results of the study stated that, first: the implementation of the supervision carried out by the MPD to the notary who was a prisoner in Bantul Regency had been carried out. The supervision carried out by MPD towards was to visit notary directly at the Class IIA Correctional Institution and appealed to to stop all activities related to his position as a notary. Examine the notary protocol, and facilitate the transfer of the notary protocol to the recipient of the notary protocol. second, in supervising, there were several obstacles faced by MPD, namely: busyness and limited time to meet between MPD members, the presence of notary within the correctional institutions, and the implementation of notary protocol sentences sentenced by courts that have permanent legal force . The solution to MPD in dealing with the existing constraints was to schedule a certain time to carry out MPD duties in the oversight function of notary in the prison, MPD asked notary to write a letter to staff in his office to prepare the protocol to be examined by MPD. The next solution, MPD, asks to move the notary protocol to the notary recipient of the protocol, or appoint a replacement notary so that the needs of the community are not harmed by notary status as a prisoner.
Kata Kunci : Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris Narapidana