Pelaksanaan Konservasi Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Burung Gosong Maluku (Eulipoa Wallacei) Di Desa Haruku, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah

VANDANA MERNISI, Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Konservasi Berbasis Masyarakat (KBM) dalam upaya konservasi burung gosong di Desa Haruku termasuk peran masyarakat lokal, lembaga konservasi, maupun instasi yang berwenang termasuk dampak maupun hambatannya; selain itu penelitian ini menganalisis prospek pengaturna yang ideal untuk menunjang Konservasi Berbasis Masyarakat dalam upaya konservasi burung gosong maluku di Desa Haruku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris meliputi studi kepustakaan melalui analisis berdasarkan pada instrumen hukum yang relevan, buku dan jurnal serta dikombinasikan dengan studi lapangan berupa wawancara dengan berbagai narasumber baik dari Negeri Haruku, Yayasan Baileo Maluku dan Burung Indonesia sebagai LSM terkait; Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku-Papua sebagai UPTD terkait; serta beberapa dosen dari Universitas Pattimura. Setelah mendapat materi terkait dari studi kepustakaan dan studi lapangan, akan dianalisis mengenai masalah yang bersangkutan. Penelitian hukum ini memberikan jawaban bahwa Konservasi Berbasis Masyarakat di Negeri Haruku cukup efektif, masyarakat sudah dilibatkan untuk membantu Lembaga Kewang dalam konservasi burung gosong maluku dalam meningkatkan populasinya. Walau begitu ditemukan beberapa hambatan yang berakar dari belum dianggarkannya biaya operasional lembaga kewang dalam dana desa; LSM pendamping membantu menanamkan hal fundamental untuk upaya KBM (mengupayakan terbentuk draft peraturan negeri serta membangun pemahaman lingkungan hidup di masyarakat); Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sedang mengupayakan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat agar dapat ditetapkannya Hutan Adat, difasilitasi oleh BPSKL; BKSDA tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki payung hukum untuk pemberdayaan di luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan maupun daerah penyanganya. Untuk prospek pengaturan yang ideal dalam menunjang upaya KBM dalam konservasi burung gosong maluku di Negeri Haruku, secara umum, selain Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (terkait peran serta yang lebih konkrit dan pengakuan terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat adat; serta konservasi di luar kawasan lindung); Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan Peraturan Menteri terkait Kawasan Ekosistem Esensial. Secara khusus di Negeri Haruku yang dapat dilakukaan saat ini yaitu diperlukan percepatan penetapan Hutan Adat oleh KLHK dan Daerah Perlindungan Adat Maritim oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (sebagai perlindungan habitat burung gosong maluku, serta pemberian wewenang pemberdayaan masyarakat Negeri Haruku oleh UPTD kementerian terkait).

This research aims to determine how the implementation of Community Based Conservation (CBC) in the effort to conserve Moluccan Scrubfowl in Haruku Village including the role of local communities, conservation institutions, and authorized institutions including their impacts and obstacles; in addition, this study analyzes the prospect of an ideal legal regulations to support CBC in an effort to conserve Moluccan Scrubfowl in Haruku Village. The research method used is normative-empirical study, including literature study through analysis based on relevant legal instruments, books and journals, combined with field studies in the form of interviews with various interviewees from Haruku Village; Baileo Maluku Foundation and Burung Indonesia as related NGOs; Natural Resources Conservation Center (BKSDA) Maluku and Social Forestry and Environmental Partnerships Center (BPSKL) Maluku-Papua as related UPTD; and several lecturers from Pattimura University. After getting related materials from literature and field studies, it will be analyzed based on the problems of this research. This legal research provides answers that CBC in Haruku Village is quite effective, the community has been involved to help the Kewang Institute in the conservation of Moluccan Scrubfowl in increasing its population. Even so, several obstacles were found from the lack of budgeting for the operational costs of the Kewang institutions in village funds; NGOs helped instill fundamentals for CBC efforts (formed a village regulation draft and built a better understanding of the environment in the community); The Central Maluku Regency Government is seeking a Local Regulation for the Recognition of Indigeneus People so that customary forest in Haruku can be established, facilitated by BPSKL; BKSDA cannot do much due to lack of authorities to empower local communities outside the designated conservation area or its buffer zone. For the prospect of an ideal legal regulations to support CBC effort in conserving Moluccan Scrubfowl in Haruku Village in general measure, first, the need for a revision to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems (related to more concrete participation and recognition of local communities and indigenous people, as well as conservation effort outside the protected areas); Second, the Ministry of Environment and Forestry must immediately enact a Ministerial Regulation concerning the Essential Ecosystem Area. In specific measure that can be done concretely is an acceleration of the establishment of customary forest by the Ministry of Environment and Forestry and the Maritime Customary Protection Area by the Marine and Fisheries Ministry (as a protection for the Molucccan Scrubfowl habitat, as well as giving a legal authority to UPTD to empower the local community of Haruku Village).

Kata Kunci : Konservasi Berbasis Masyarakat, Burung Gosong Maluku, Masyarakat Adat