Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek yang Mengandung Klausula Hubungan Kerja (Studi Kasus pada Apotek Nirwana)

Alexandra Geradina Maretta , Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 mengatur bahwa hubungan antara apoteker dengan pemilik modal adalah kerja sama. Akan tetapi, dalam Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) muncul klausula gaji, tunjangan, dan uang pesangon yang mengarah kepada hubungan kerja sehingga menimbulkan keambiguan dalam jenis perjanjian. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaknaan asas kebebasan berkontrak dalam menentukan isi Perjanjian Kerja Sama antara APA dengan PSA dan konstruksi hukum Perjanjian Kerja Sama a quo ditinjau dari unsur-unsur perjanjian persekutuan perdata dan perjanjian kerja. Penulisan Hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis terhadap hasil penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pemaknaan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kerja Sama antara APA dengan PSA adalah para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 bahwa pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker. Kedua, konstruksi hukum Perjanjian Kerja Sama antara APA dengan PSA adalah perjanjian persekutuan perdata sebab ketiga unsur essensialia perjanjian persekutuan perdata terpenuhi. Perjanjian Kerja Sama a quo tidak dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian kerja karena keseluruhan unsur perjanjian kerja, yakni pekerjaan, perintah, dan upah tidak terpenuhi.

Government Regulation Number 51 of 2009 and Minister of Health Regulation Number 9 of 2017 stipulate that the relationship between pharmacists and capital owners is based on cooperation. In the practice Cooperation Agreement between the Managing Pharmacist (MP) and the Facility Owner (FO) contained wages, allowance, and severance pay clauses that resembled employment relationship. This practice generates ambiguity in the type of agreement. This research is aimed to analyze the interpretation of the principle of freedom of contract in determining the contents of the Cooperation Agreement between MP and PFO and the legal construction of Cooperation Agreement based on the elements of civil partnership agreement and employment agreement. This thesis used descriptive research with normative-empirical legal research approach. The type of data in this study are primary data obtained from the field and secondary data obtained through literature. The data was analyzed with qualitative method. The results of this legal research shown that: First, the interpretation of the principle of freedom of contract in the Cooperation Agreement between MP and FO is that the parties are free to determine the contents of the agreement insofar as it is not contrary to Article 25 paragraph (2) Government Regulation Number 51 of 2009 jo. Article 3 paragraph (2) Minister of Health Regulation Number 9 of 2017 that pharmacy duties must be carried out entirely by the pharmacist. Second, the legal construction of the Cooperation Agreement between MP and FO is a civil partnership agreement because all three essential elements of civil partnership agreement are fulfilled. Cooperation Agreement a quo cannot be characterized as an employment agreement because the whole element of an employment agreement is not fulfilled.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Sama, Persekutuan Perdata, Perjanjian Kerja, Freedom of Contract, Employment Relationship, Cooperation Agreement, Civil Partnership Agreement, Employment Agreement