Pengawasan Terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Bontang

KHAIRINA ALYA WIDIA GUNARTO, Dwi Haryati, SH.,MH

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA BONTANG Oleh: Khairina Alya Widia Gunarto, Dwi Haryati,. S.H.,M.H., INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap pendirian sarang burung walet berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melakukan pengawasan pendirian sarang burung walet di Kota Bontang. Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian lapangan, sehingga didapatkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi , dan pengumpulan dokumen. Studi pustaka juga dilakukan untuk melengkapi data lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa gambaran pelaksanaan pengawasan terhadap sarang walet yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Perizinan Satu Pintu belumlah berjalan efektif seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah Kota Bontang. Terbukti masih adanya sarang walet yang tidak berizin namun tetap dapat menjalankan usahanya. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Perizinan Satu Pintu adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kurangnya sumber daya ini mengakibatkan keaktifan pemerintah daerah dalam kehidupan masyarakatnya rendah. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Perizinan Satu Pintu adalah tindakan represif, peneguran terhadap sarang walet yang tidak memiliki izin, serta penjatuhan sanksi administrasi kepada sarang walet yang tidak berizin. Namun sanksi yang diberikan masih menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahuli, baru dilakukan pemeriksaan kembali.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION BONTANG CITY NO. 3 OF 2013 CONCERNING AMENDMENTS TO REGIONAL REGULATION BONTANG CITY NO. 4 OF 2010 CONCERNING THE MANAGEMENT AND MANAGEMENT OF SWALLOW BIRD NESTS IN BONTANG CITY By: Khairina Alya Widia Gunarto ; Dwi Haryati, S.H.,M.H ABSTRACT This study aims to to know and to analyze supervision of the establishment of of birds nests based on regulation no. 3 2013 about the amendment on the regulation the area of a city bontang no. 4 / 2010 on the management and cultivation of birds nests .The research also aims to understand obstacles and efforts in monitoring the establishment of of birds nests in the city bontang. This type of legal research is empirical juridical. This method is used to conduct field research, so that primary and secondary data can be obtained through interviews, observation, and document collection. Library studies are also conducted to complete field data. The analysis used in this study is descriptive qualitative which produces data in the form of an overview of the implementation of monitoring of swallow nests which are then deductively deduced. The results of the study are that the implementation of supervision carried out by officers of the One-Stop Labor Investment and Licensing Service has not been effective as mandated in the Bontang City regional regulation. Evidently there are still swallow nests that are unlicensed but can still run their business. Obstacles in the implementation of supervision carried out by the Department of Labor Investment and One-Stop Licensing are the lack of a number of human resources who go into the field to conduct supervision. This lack of resources has resulted in low local government activeness in people's lives. The actions taken by the One-Stop Labor Investment and Licensing Service are repressive actions, reprimand against swallow nests that do not have permits, and administrative sanctions imposed on unlicensed swallow nests. But the sanctions given are still awaiting reports from the public, especially in the past, and a re-examination will take place.

Kata Kunci : Pengawasan, Implementasi, Burung Walet