Analisis Yuridis Adanya Ketentuan Persengketaan yang Tidak Terdamaikan di Antara Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang Telah Dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wat)

Familya Nur Azizah, Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini berjudul "Analisis Yuridis Adanya Ketentuan Persengketaan yang Tidak Terdamaikan di Antara Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang Telah Dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wat)" untuk mengetahui mengenai peran Hakim Pemeriksa Perkara dalam proses penguatan Perjanjian Perdamaian menjadi Akta Perdamaian melalui Putusan Perdamaian, maksud para pihak mencantumkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian mengenai persengketaan yang tidak terdamaikan, dan akibat hukum adanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan bersifat normatif-empiris. Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu data kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis oleh penulis untuk memberikan gambaran praktik mengenai perjanjian perdamaian, serta peraturan konkrit yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wat berperan hanya sebatas melakukan pemeriksanaan dan penelitian terhadap Perjanjian Perdamaian. Kedua, maksud para pihak merumuskan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian adalah untuk menegaskan mengenai eksekusi terhadap Putusan Perdamaian. Ketiga, akibat hukum yang timbul dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian adalah Perjanjian Perdamaian tetap sah dan mengikat para pihak.

This legal writing is entitled "Juridical Analysis of Unsolved Amicable Settlement Clause Among The Parties in The Amicable Agreement that Has Been Strengthened in Judge Desicion (Case Study: Wates District Court Decision Number 13/ Pdt.G/ 2018/Pn.Wat)" to find out about the role of The Examining Judge in the process of strengthening the Amicable Agreement through Judge Decision, the intention of the parties formulate the provisions of Article 5 paragraph (2) of the Amicable Agreement regarding irreconcilable disputes, and the legal consequences of the provisions of Article 5 paragraph (2). This research is descriptive by using a normative-empirical approach. This research is conducted to obtain primary data, namely field data and secondary data, namely library data. This study was analyzed qualitatively where all data was collected and arranged systematically, then analyzed by the author to provide an overview of practices regarding the peace agreement, as well as concrete regulations governing it. The results of the study show that first, the Case Examining Judge Number 13/Pdt.G/2018/PN.Wat plays a role only limited to conducting examination and research on the Amicable Agreement. Second, the intention of the parties to formulate provisions in Article 5 paragraph (2) of the Amicable Agreement is to confirm the execution of the Judge Decision that strengthened the Amicable Agreement. Third, the legal consequences arising from the provisions of Article 5 paragraph (2) of the Amicable Agreement are that the Judge Desicion is valid and binding on the parties.

Kata Kunci : Klausula Persengketaan yang Tidak Terdamaikan, Perjanjian Perdamaian, Putusan Perdamaian, Unsolved Amicable Settlement Clause, Amicable Agreement, Judge Decision