The Legal Framework of Indonesian Blasphemy Law and Its Implementation

SITI MAZAYA MADARINA, Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Situasi yang ada melibatkan konflik dalam hukum penistaan agama adalah batas-batas yang dianut negara dan nilai-nilai agama yang diterapkan masyarakat, tertuang dengan cela dalam KUHP dan Penetapan Presiden tahun 1965, juga dalam penerapannya yang bermasalah. Secara formal Indonesia menyokong diversitas dan pluralisme namun hampir tidak sama sekali penerapannya dalam bermacam-macam konteks. Maka, penelitian hukum ini berminat untuk mencari dan mengidentifikasi inkonsistensi yang menciptakan konflik-konflik tersebut juga menganalisa norma-norma yang dilanggar dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan format doktrinal dan non-doktrinal, sebab prosesnya menerapkan pengumpulan data primer dengan regulasi yang berlaku juga pengumpulan data sekunder yang menilai literatur hukum dan putusan pengadilan. Penilitian ini dikategorikan sebagai normative-empiris, data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menyediakan rekomendasi yang konklusif untuk keperluan Indonesia dalam mengakomodasi praktek peradilan pidana dalam menjunjung tinggi asas-asas hukum. Penelitian ini menemukan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi norma-norma yang berlaku, penyesuaian hukum menunjukan potensi tinggi untuk mengurangi kriminalisasi sewenang-wenang dan konflik agama. Namun dalam situasi dimana Indonesia memilih untuk menerapkan norma-norma yang telah di akui tersebut tanpa revisi yang diperlukan, kapabilitas dari penerapan tersebut masih terbatas pada tahap tertentu.

The preexisting situation of conflicts revolving blasphemy law is the line drawn between rights explored by state law and those behold in religious values implemented in society, adhered with flaws in Criminal Code and the 1965 Presidential Stipulation, as well as problematic implementations. Indonesia highly supports diversity and pluralism formally but little to none were implemented in many contextual sense. Thus, this legal research intends to seek and identify the inconsistencies manifesting the conflicts and analyze the norms violated in the implementation. This research uses both doctrinal and non-doctrinal format, for it applies primary data through prevailing regulations as well as secondary sources assessing literature studies and judgements. Categorized as normative-empirical research, the data gathered will be analyzed to provide a conclusive recommendation for Indonesia's necessity to accommodate criminal law practice for the sake of upholding legal principles. This legal research finds that the state has the responsibility to protect the prevailing norms, the compliance shows high potential to reduce arbitrary criminalization and religious conflicts. However in the event where Indonesia choose to implement the righteous norms without necessary revisions, the capabilities are still limited to some extent.

Kata Kunci : Criminal Law, Blasphemy Law, Religious Defamation, Religion in Indonesia