Tinjauan Yuridis terhadap Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Integrated Model dalam Integrated Competition Justice System

Nova Alfie Annisa, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini membahas mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai integrated model, yang memiliki wewenang sebagai pelapor, penyelidik, pengawas serta pembuat keputusan. Meskipun demikian, UU No. 5 Tahun 1999 sebagai payung hukum persaingan usaha di Indonesia belum dapat mengakomodasi peran KPPU, berikut mekanisme penyelesaian perkaranya. Maka terdapat banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kekosongan hukum tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mencari alasan pentingnya peran KPPU sebagai integrated model, ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha serta kedudukannya sebagai state auxiliary organ serta bagaimana seharusnya KPPU diatur di dalam Undang-Undang. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Di dalam penelitian ini, Penulis mengkaji berbagai dokumen dan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, KPPU belum diatur berikut mengenai kelembagaan dan perannya, sehingga baik kedudukan lembaga dan pegawainya menjadi tidak jelas serta perannya banyak tumpang tindih dengan Polri, terutama peran sebagai penyelidik dan penyidik. Kedua, KPPU juga belum memiliki peran untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan, sehingga sering menghadapi kesulitan ketika mengumpulkan alat bukti. Dengan membandingkan peran KPPU dengan otoritas penegak hukum persaingan usaha di Jerman, Jepang dan Singapura, dimana negara-negara tersebut mengatur peran otoritas penegak hukumnya secara komprehensif, nampaknya penting bagi KPPU untuk memiliki kewenangan untuk menyita dan menggeledah. Di samping itu, diperlukan pula penguatan KPPU baik secara kelembagaan, anggaran dan wewenangnya serta dukungan publik agar penegakan hukum persaingan usaha dapat dilaksanakan secara optimal.

This research reviews the role of Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) as integrated model, who has the roles of: report, conduct research and examinations, supervise and impose administrative sanctions on business actors violating the provisions of Law No. 5 of 1999. However, Law No. 5 of 1999 has not accomodated the whole sets of KPPU's roles and dispute settlement regarding monopolistic practices and/or unfair business competition. This research seeks to examine the urgency of KPPU's roles, by analyzing its role as one of state auxiliary organs and how KPPU should be regulated in provisions of Law No. 5 of 1999. This research is a normative legal writing. In this research, the writer examined documents and literatures. The used data collection in this research is secondary data. The data obtained from research results, then they were analyzed and resulted in systematic sentences. Regarding to the research result and study of this legal writing, the writer comes into two conclusions. First, the roles KPPU hasn't been regulated comprehensively in Law No. 5 of 1999 and other supporting provisions, which result legal uncertainty toward its organization and workers itself and also an overlapping condition toward Polri as investigator. Second, KPPU hasn't had the role of on-the-spot investigation so it is difficult for KPPU to get legal evidences completely. This research compared the provions of competition authority in Germany, Japan and Singapore, which have more comprehensive and detailed provions about the roles of their competition authorities. Based on the research results, it is urgent to strengthen the roles KPPU especially in Law No. 5 of 1999; its organizations and dispute settlement mechanism in order to create an optimal integrated competiton justice system in Indonesia.

Kata Kunci : KPPU, Integrated Model, Integrated Competition Justice System