KAJIAN PRINSIP KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

Muhamad Syafardi, Djoko Marsono, Sahid Susanto

2012 | Tesis | S2 Kehutanan

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kawasan hutan dengan fungsi yang lengkap yaitu hutan produksi, lindung dan konservasi, permasalahan hutan dan lahan di Kabupaten Semarang adalah tingginya tingkat erosi hal ini dapat dilihat volume air waduk Rawapening pada tahun 2000 yaitu 45.930.578 m3 mengalami penyusutan di bandingkan pada kondisi awal perhitungan tahun 1976 yaitu sebanyak 65.000.000 m3. Sehingga perlu adanya penanganan secara intensif terhadap proses sedimentasi pada hulu, diperkirakann pada tahun 2021 lumpur sedimentasi menutup permukaan Rawapening. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan melakukan identifikasi karakteristik sumber daya hutan dan lahan di kawasan hutan serta lahan di luar kawasan hutan di Kabupaten Semarang meliputi : jenis tanah, kelerengan lahan/tofografi dan ketinggian tempat dari permukaan laut serta melakukan kajian prinsip konservasi pengelolaan hutan dan lahan yang meliputi aspek kawasan hutan dan lahan, aspek sumberdaya hutan dan lahan, aspek kebijakan/kelembagaan serta aspek pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode suevey Kabupaten Semarang dibagi menjadi 4 wilayah berdasarkan tingkat pelaksanaan dalam konservasi. Setiap wilayah dievaluasi dengan menggunakan aturan P.38 Tahun 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Bekelanjutan (Lestari) yaitu memberikan rangking baik dengan angka 3 (tiga), cukup dengan angka (2) dan jelek dengan angka (1). Penilaian Prinsip konservasi memiliki skor (42 -63) berarti baik, skor (21 – 42) berarti cukup, skor 1 – 21 berarti jelek, metode pengambilan data pemberdayaan masyarakat menggunakan RRA (Rapid Rural Appraisal) dan PRA (Partisipaspatory Rural Appraisal). Selanjutnya berdasarkan data primer dan data sekunder yang ada dilakukan kajian konservasi pengelolaan hutan dan lahan. Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Semarang hingga tahun 2010 adalah sebesar 17.483 Ha (18,73%) dari total luasan kabupaten yaitu 93.352,55 Ha dan luas hutan Negara 11.000,47 (11,79%) yang rata-rata berada di kelerengan datar dengan jenis tanah dominan latosol. Keadaan ini telah memenuhi keadaan luas kawasan hutan minimal yaitu 30% dari luas daerah. Masyarakat telah menerapkan kriteria prinsip konservasi dalam pengelolaan kawasan hutan rakyat yaitu Kelestarian hasil, Kejelasan tentang hak penguasaan lahan atau areal hutan yang digunakan serta prinsip stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadapnya dapat diminimalisir dan dikelola. Menjaga keletarian sumber daya hutan rakyat, kelompok tani telah menerapkan prinsip konservasi Kelestarian sumberdaya, Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas. Dalam prinsip konservasi kebijakan / kelembagaan, kelompok tani telah menerapkan kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang digunakan, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas. Dalam pemberdayaan masyarakat hutan rakyat, kelompok tani telah menerapkan prinsip konservasi kelestarian usaha, terbangunnya pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi, dan adanya keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas.

Semarang District is one district in Central Java province has a forest area with a fully functional forest the production, protection and conservation, forest and land issues in Semarang district is the high attrition rate can regard Rawapening reservoir water volume in 2000 is 45,930 .578 m3 shrinkage compared to the baseline calculation in 1976 that as many as 65 million m3. So the need for intensive treatment on the sedimentation process upstream, in 2021's supposed sludge sedimentation Rawapening closed surface. In connection with this research aimed to identify the characteristics of the land and forest resources in forest areas and lands outside the forest area in the district of Semarang include: soil type, slope of land / tofografi and altitude above sea level as well as reviewing the principle of conservation of forest management and land cover and land use aspects of forest, land and forest resources aspects, aspects of policy / institutional and community empowerment aspects. he research method used is the method suevey Semarang District is divided into four regions based on the level of implementation in conservation. Each area was evaluated by using a rule p.38 2009 on the Standards and Guidelines for Assessment of Forest Management Bekelanjutan (Lestari) that rank well with the number 3 (three), quite a number (2) and bad with numbers (1). The principle of conservation assessment has a score (42 -63) means well, the score (21-42) means pretty, scores 1-21 means ugly, method of data collection empowerment using RRA (Rapid Rural Appraisal) and PRA (Partisipaspatory Rural Appraisal). Furthermore, based on primary data and secondary data was carried out studies of forest management and land conservation. Society has applied the principle of conservation criteria in the management of the community forest is the result sustainability, Clarity about land tenure or forest area used and principles of forest ecosystem stability can be maintained and disruption to it can be minimized and managed. Keeping keletarian community forest resources, farmers' groups have applied the principles of sustainability resource conservation, assured security and economic development community. In the principle of conservation policy / institutional, farmer groups have applied clarity on property rights and land management or forest areas are used, ensuring resilience and community economic development. Empowerment of the people in the forest, farmers' groups have applied the principles of sustainability of conservation efforts, the establishment of a similar pattern of social relations in the production process, and the benefits in the interests of justice community.

Kata Kunci : kawasan hutan dan lahan, sumber daya hutan dan lahan, kebijakan/kelembagaan, pemberdayaan masyarkat.