The Legal Recognition of Penghayat Kepercayaan in Indonesia After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016

RAFLI TIRTABUANA , Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Pada tanggal 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, Putusan ini menguji beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon di dalam kasus ini adalah penghayat kepercayaan mereka berpendapat bahwa telah di diskriminasi oleh peraturan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga mereka tidak mendapatkan akses dalam pelayanan publik seperti pendidikan, pekerjaan, pendaftaran perkawinan, dimakamkan di pemakaman umum, dll. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara ini secara bersayarat. Namun, penerbitan putusan ini memicu kontroversi di masyarakat dan telah menimbulkan berbagai tanggapan. Ada dua sisi dalam kontroversi ini, mereka yang setuju akan putusan ini dan mereka yang hanya setuju sebagian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari hasil penelitian di perpustakaan, hasil penelitian di sumber terbuka seperti internet, dan hasil wawancara dengan beberapa instasi terkait dengan topik ini. Data yang telah didapatkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, putusan ini tidak dalam kapasitasnya untuk mengatasi masalah empiris terkait pengakuan penghayat kepercayaan. Kedua, terhadao terbitnya putusan terdapat kontroversi yang timbul dalam masyarakt dan menimbulkan beragam respon. Terdapat dua pihak dalam kontroversi ini, mereka yang setuju akan putusan ini dan meraka yang hanya sebagian setuju akan putusan ini.

On 7 November 2017 Constitutional Court granted a judicial review with case number 97/PUU-XIV/2016, This decision reviewing several articles in Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration that contradict with 1945 Constitution. The applicants in this case are follower of penghayat kepercayaan they argue to being discriminated because of some provisions in the Law so they cannot get access in public service such as education, occupation, registering marriage, to be buried in a public cemetery, etc. The panel of Constitutional Court justice granted the case conditionally. However, the issuance of this decision sparks controversy in the society and has elicited various responses. There are two sides in this controversy, those who are for the decision and those who are partially agree to it. The method of this research was a normative-empirical research. It combined literature research and field research. The data was obtained from literature research, open resource or internet based research, and interview with several institutions that related with this issue. The obtained data was analyzed using the qualitative method. This Legal Research comes to conclusion that firstly, this decision is not in its capacity to resolve empirical issues in regard to the recognition of penghayat kepercayaan. Secondly, toward the issuance of this decision there are controversy in the society and has elicited various responses. There are two sides in this controversy, those who are for the decision and those who are partially agreed to it.

Kata Kunci : Freedom of religion, penghayat kepercayaan, constitutional court.