PENGUATAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DAERAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS

RR NURUL SAADAH A, Joko Setiono,S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis dasar alasan jaminan sosial daerah bagi penyandang disabilitas perlu diselenggarakan, dan mendapatkan konstruksi pengaturan jaminan sosial daerah yang sesuai dengan rasa keadilan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penguat penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang sudah ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal serta bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini juga disinergikan data hasil diskusi kelompok terfokus dari pembuat kebijakan dan ahli yang dilengkapi dengan wawancara dengan para narasumber terkait dengan jaminan sosial daerah. Adapun hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa penguatan regulasi jaminan sosial daerah bagi penyandang disabilitas yang selama ini dijalankan dengan kebijakan jaminan kesehatan khusus perlu dilakukan dengan: 1) jaminan sosial perlu diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dasar alasan kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk dapat hidup mandiri sebagai manusia yang bermartabat dimana hal itu bertemu dengan kepentingan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kredibilitas dan perfomance pemerintah daerah yaitu menjalankan mandat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2) Konstruksi pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial daerah merupakan sebuah regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menggantikan Peraturan Gubernur DIY No.50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, dengan materi muatan berfokus tentang jaminan sosial daerah bagi penyandang disabilitas yang berisi tentang maksud dan tujuan, kepesertaan, pembiayaan dari daerah dan pihak lain, cakupan jaminan sosial daerah, kelembagaan, koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi dalam penyelenggaraan serta monitoring dan evaluasi.

This study is aimed to discuss and analyze the basis of the reasons for regional social security for persons with disabilities need to be held, and get the construction of regional social security arrangements that are in appropriate with the sense of justice for persons with disabilities in the Yogyakarta Special Province to strengthen the existing social security system. This research belong to a normative legal research that is considering secondary data as it is originated from primair legal resource in form of legislation, secondary legal resource in the form of books and journals as well tertiary legal resource in forms of legal dictionary and KBBI. This research also synergized legal resource from the results of focus group discussions from policy makers and experts that were supplemented by interviews with resource persons related to regional social security. The results and discussion of this research are that strengthening regional social security regulations for persons with disabilities, which have been carried out through special health insurance regulations need to be done by 1) reasons for persons with disabilities to be held in Yogyakarta Special Region namely the need specifically for persons with disabilities to be able to live independently as dignified human beings, and the interests of the government of the Special Province of Yogyakarta to increase the credibility and performance of the regional government, namely carrying out the mandate of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, 2) Construction of regional social security arrangements is a new regulation in the form of regional regulations or regional head regulations to replace DIY Governor Regulation No. 50 of 2017 concerning the Implementation of Special Health Insurance for Persons with Disabilities, with content focusing on regional social security for persons with disabilities which contains the intent and purpose, participation, financing from the region and other parties, the coverage of regional social security, institutions, coordination with the central and regional governments and participation in the implementation and monitoring and evaluation

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Penyandang Disabilitas, Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta