Perlindungan Terhadap Bangkai Kapal Perang yang Berada di Bawah Air Menurut Hukum Pidana di Indonesia

MAHENDRA WIRASAKTI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR), Ph.D

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap bangkai kapal perang yang berada di bawah air menurut hukum pidana Indonesia, kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dan juga pengaturan hukum pidana ke depannya terkait perlindungan terhadap bangkai kapal perang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selain itu, data sekunder juga diperkuat dengan data primer berupa hasil wawancara terhadap narasumber yang membantu menjelaskan segala hal terkait perlindungan bangkai kapal perang yang tidak dapat ditemukan di dalam data sekunder. Data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasar hasil pembahasan yang ada, maka hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun bangkai kapal perang mendapat perlindungan dari hukum negara pemilik bangkai kapal perang, penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian bangkai kapal perang di Laut Jawa tetap dilakukan menggunakan hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 26 ayat (4) juncto Pasal 103 UU Cagar Budaya dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Kedua, pasal a quo dapat diterapkan terhadap korporasi. Akan tetapi, ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Cagar Budaya mempersulit penyidik maupun penuntut umum dalam menegakkan hukum pidana. Ketiga, apabila dibandingkan dengan Protection of Military Remains Act 1986 milik Inggris, pada dasarnya perlindungan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan UU Cagar Budaya sudah cukup memadai, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan, seperti pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas, tidak adanya beban pembuktian terbalik, dan tidak adanya ketentuan pidana penyalahgunaan izin kegiatan.

The purpose of the research is to find out how legal protection given toward wreck of the warship located underwater according to Indonesian criminal law, the possibility of applying criminal responsibility to corporation, and the arrangements of criminal law in future related to protection toward wreck of the warship. This research is a normative legal research which is carried out by examining secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, secondary data is also strengthened with primary data in the form of interviews with informants who help explain all matters related to the protection toward wreck of the warships that cannot be found in secondary data. The data is analyzed and presented descriptively in the form of narratives to answer the question. Based on the result of the research, there are some answers: First, even thought the wreck of warship gets protection from the law of the owner of the wrecked warship, the enforcement of criminal law against the case of theft toward wreck of warship in the Java Sea is still using Indonesian criminal law. In this case, Article 26 paragraph (4) juncto Article 103 Cagar Budaya Act can be applied to the culprit. Second, articles a quo can be applied to corporation. But, because of its unclear concept of corporate criminal responsibility, making it difficult for investigators and prosecutors to enforce the criminal law. Third, comparing to United Kingdom Protection of Military Remains Act 1986, protection of criminal law in Indonesia using Cagar Budaya Act is sufficient, but there are still some weakness, such as the unclear concept of corporate criminal responsibility, there is no exculpatory evidence concept, and there are no criminal regulation for those who misuse the permits.

Kata Kunci : wreck of warship, corporation, herritage, criminal law protection, Protection of Military Remains Act 1986