Pelaksanaan Yurisdiksi International Criminal Court Melalui United Nations Security Council Referral Ditinjau Dari Complementarity Principle

LEONARDO PURBA, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Pelaksanaan yurisdiksi ICC, dalam perkara prosekutor ICC melawan Saif Al-Islam Gaddafi dan Abdullah Al-Senussi, menyulitkan pemerintah Libya dalam melaksanakan yurisdiksi kriminalnya akibat dari tidak dicakupnya ketentuan Article 13 (b) Statuta Roma ke dalam ketentuan mengenai preliminary rulings regarding admissibility. Penulisan hukum yang menggunakan metode normatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana ICC melaksanakan yurisdiksinya dalam perkara Saif Al-Islam Gaddafi dan Abdullah Al-Senussi, serta meninjau hal tersebut terhadap asas komplementaritas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan permintaan kepada prosekutor untuk melakukan penundaan atas investigasi yang dilakukan prosekutor ICC. Seluruh situation yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB akan selalu dianggap admissible dihadapan ICC sepanjang tidak diajukan admissibility challenge yang mana bertentangan dengan sifat komplementer dari ICC.

The exercise of ICC's jurisdiction, Situation in Libya in the Case of the Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, made it difficult for the Libyan Government to carry out its criminal jurisdiction as the result of the exclusion of the provisions of article 13 (b) of the Rome Statute in the provisions concerning preliminary rulings regarding admissibility. This normative thesis aims to describe how ICC exercise its jurisdiction in the cases of Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, as well as reviewing them to the principle of complementarity. The conclusion that can be drawn from this thesis is that the state does not have the right to make a request to the prosecutor to postpone investigations carried out by ICC prosecutors. All situations referred by the UN Security Council will always be considered admissible before the ICC as long as the admissibility challenge is not proposed which is contrary to the complementary nature of the ICC.

Kata Kunci : ICC, exercise of jurisdiction, admissibility