Laporkan Masalah

PENGANGKATAN ANAK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

TIKA ALFIANI, R.A Antari Innaka Turingsih

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji atas dasar apa Notaris X di Kota Klaten masih menerima permohonan pengangkatan anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran Majelis Pengawas Daerah selaku Majelis Pengawas Notaris terhadap pembuatan akta pengangkatan anak yang dilakukan oleh notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris yang bersifat deskriptif. Dikatakan empiris karena melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian empiris dilakukan dengan penelitin lapangan. Dikatakan penelitian deskriptif karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) terdapat beberapa Notaris yang belum memahami dan belum mengetahui bahwa pengangkatan anak sudah tidak boleh dilakukan melalui Notaris, melainkan harus melalui penetapan pengadilan. 2) Peran Majelis Pengawas Notaris (MPD) di Kabupaten Klaten terhadap akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah Majelis Pengawas Notaris (MPD) hanya berhak untuk kemudian Majelis Pengawas Notaris (MPD) memanggil Notaris yang bersangkutan kemudian memproses, apabila benar didapati Notaris melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk memberikan sanksi.

This study aims to find out and review on the causes of Notary X in Klaten who still receives applications for adoption of children after the enactment of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning authorization of Children, and also to know and thoroughly examine the Regional Supervisory Assembly as the Notary Supervisory Board on the making Child Adoption Deed carried out by a notary after the enactment of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Development of Child Adoption. This research used descriptive normative and empirical research methods. It is said empirically because it sees the work of law in society. Normative research is carried out through library research and empirical research is carried out with field research. Descriptive research due to it provides data that governs observations about humans, circumstances or other symptoms. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) there are several Notaries who do not understand and do not know that the adoption of children is not allowed to be done through a Notary, but must go through a court determination. 2) The Role of the Notary Supervisory Board (MPD) in Klaten Regency about the adoption certificate made by the Notary after the enactment of Government Regulation Number 54 of 2007 is the Notary Supervisory Board (MPD) is only entitled to call the relevant Notary later process, if it is found that a Notary commits a foul the Area Supervisory Board (MPD) will forward the audit report to the Regional Oversight Council (MPW) and the Regional Supervisory Board (MPW) to impose sanctions.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Adoption of Children, Government Regulation Number 54 of 2007 regarding Implementation of Children Adoption.

  1. S2-2019-403060-abstract.pdf  
  2. S2-2019-403060-bibliography.pdf  
  3. S2-2019-403060-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2019-403060-title.pdf