PERJUANGAN GERAKAN POLITIK ISLAM ENNAHDA DALAM DEMOKRATISASI TUNISIA PASCA THE ARAB SPRING
HERU SETYANA, Dr. Siti Muti'ah Setiawati, MA.
2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALSetelah jatuhnya Ben Ali dan gelombang arab spring menyebar ke seluruh dunia arab, rasa optimis menyelimuti Tunisia dan negara negara arab lainnya bahwa pemerintahan demokrasi akan menggantikan pemerintahan otoriter. Optimisme tersebut tidak berlangsung lama setelah revolusi banyak partai islam yang mendapatkan kekuasaan. Di Tunisia, Ennahda memenangkan pemilihan umum dan dengan koalisinya bertanggung jawab untuk merumuskan konstitusi baru. Ennahda sendiri adalah sebuah gerakan islam yang kemudian berubah menjadi partai politik. Ennahda dilarang selama dua dekade oleh dua presiden sebelumnya Habib Bourguiba dan Ben Ali. Banyak pihak yang khawatir dengan kemungkinan sebuah gerakan islam mengambil alih proses demokrasi dan berusaha mengedepankan kepentingannya sendiri untuk mendirikan negara Islam. Ennahda mengklaim bahwa mereka berkomitmen terhadap demokrasi dan pemimpinnya Rachid Ghannouchi juga dikenal sebagai intelektual muslim yng mendorong kesesuaian antara islam dengan nilai-nilai demokrasi. Meskipun begitu, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa Ennahda pernah menjadi gerakan politik islam yang anti terhadap modernisasi tunisia, memiliki kecenderungan radikal, dan memiliki afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin pada awal kemunculannya. Proses Demokratisasi di Tunisia adalah ujian bagi komitmen Ennahda karena kesuksesan dalam demokratisasi akan tergantung dengan bagaimana Ennahda mampu menangani dinamika dalam demokratisasi dan juga dari oposisi.
After the fall of Ben Ali and the wave of Arab spring started spreading around other Arab countries, optimism surrounded Tunisia and other Arab countries that democratic government will replace the authoritarian government. That optimism didn't last long, as many Islamic parties gain power after the Arab Spring. In Tunisia, Ennahda party won elections and with its coalitions responsible to formulate a new constitution. Ennahda itself is an Islamic movement that turns into a political party. Ennahda banned for two decades by two Tunisian presidents, Habib Bourguiba, and Ben Ali. Many afraid of the possibility of an Islamic Movement hijacking the democratization by advancing its own interest to establish an Islamic Country. Ennahda claim that it's committed to democracy and its leader Rachid Ghannouchi also known as a Moslem intellectual that promotes Islamic compatibility with democratic values. Despite that claims, we can't neglect the fact that Ennahda used to be Islamic movement that opposed Tunisian modernization, has a radical tendency and also has affiliations with Moslem Brotherhood on its early days. Democratization in Tunisia is a test for Ennahda's commitments as its success is also dependent on how Ennahda handle the dynamics of democratization and adversaries.
Kata Kunci : Arab Spring, Islamic Movement, Islamic Parties, Tunisia, Democratization, Ennahda