Dilema Pemerintah Australia dalam Implementasi Prinsip Good International Citizenship pada Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka pada masa Pemerintahan Tony Abbott dan Malcolm Turnbull

Ni Luh Made Aprilia Marisa, Atin Prabandari, MA

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Prinsip good international citizenship adalah sebuah identitas yang ingin ditunjukkan Australia dalam kebijakan luar negerinya. Dalam perkembangan kebijakan luar negeri Australia, kehadiran prinsip ini sebagai identitas Australia pertama kali disebutkan oleh Gareth Evans, Menteri Luar Negeri Australia tahun 1988-1996, yang merupakan tokoh politik Partai Buruh. Sejarah perkembangan prinsip ini yang cenderung dekat dengan kebijakan-kebijakan Partai Buruh, menjadi faktor dilema yang signifikan bagi pemerintah Australia pada tahun 2014-2018, di bawah pemerintahan Tony Abbott dan Malcolm Turnbull, yang merupakan tokoh politik Partai Liberal. Dilema yang dihadapi ini utamanya terjadi pada aspek ideasional, di mana perkembangan prinsip good international citizen cenderung dekat dengan kebijakan Partai Buruh, sedangkan pemerintah Australia di bawah Partai Liberal memiliki cara yang berbeda dalam memahami prinsip tersebut. Dilema ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah Australia terkait pengungsi dan pencari suaka. Dalam usahanya menghadapi dilema ini, alih-alih mengubah kebijakannya sesuai dengan opini publik, pemerintah Australia melakukan issue framing.

The principle of good international citizenship is an identity represented by Australia in its foreign policy. In the development of Australian foreign policy, this principle as an identity of Australia was brought for the first time by Gareth Evans, Australian Foreign Minister in 1988-1996, who was a politician of Australian Labor Party (ALP). The history of this principle of good international citizenship and its development along with the policy of ALP had been being a significant factor of dilemma for Australian Government in 2014-2018, that was led by Liberal Party, under Tony Abbott and Malcolm Turnbull. The dilemma experienced under these periods of government was particularly happened on ideational level, where the development of the principle of good international citizenship itself was greatly associated with the policy of Australian Government under ALP, while the Australian Government under the Liberal Party has the different ways of understanding the principle of being a good international citizen. This dilemma significantly affected Australian policy on refugees and asylum seekers. In order to address this dilemma, Australian government did the method of issue framing, instead of adjusting its policy to the expected output of the policy, based on public opinion's understanding on the principle of good international citizenship.

Kata Kunci : Australia, pengungsi, pencari suaka, kebijakan, good international citizenship, identitas, dilema, issue framing, konstruktivisme, Tony Abbott, Malcolm Turnbull / Australia, refugees, asylum seekers, policy, good international citizenship, identity, dilem