Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Kinerja Pelayanan Publik

SUMIRAH, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA; Dr. Ambar Widaningrum, MA

2018 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Abstrak Teori desentralisasi fiskal tradisional atau generasi pertama (pendekatan FGFF) berasumsi bahwa pemerintah bijak akan berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraan warganya melalui penyediaan layanan publik yang baik. Di sisi lain, pendekatan ekonomi politik dan pendekatan teori desentralisasi fiskal generasi kedua (SGFF) berasumsi bahwa pemerintah mempunyai kepentingan sendiri sehingga tidak memaksimumkan kesejahteraanwarganya. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi pada sisi pengeluaran yang didanai melalui transfer ke daerah dan dititikberatkan pada diskresi Pemerintah Daerah untuk membelanjakan dananya sesuai prioritas daerah.Sejak digulirkan desentralisasi, tranfer ke daerah dan belanja urusan pemerintahan meningkat tajam. Namun, hasil kinerja pelayanan sebagian meningkat dan sebagian lainnya belum menunjukkan perbaikan. Dengan demikian, permasalahannya adalah apakah desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan kinerja pelayanan publik. Didasarkan pada teori organisasi, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Kinerja Pelayanan Publik.Kinerja Pelayanan Publik diproksikan dengan Kinerja Pendidikan dan Kinerja Kesehatan, Desentralisasi Fiskal diproksikan dengan Desentralisasi Pendidikan dan Desentralisasi Kesehatan. Analisis faktor digunakan untuk menentukan indikator Kinerja Pendidikan dan indikator Kinerja Kesehatan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Desentralisasi Pendidikan pada Kinerja Pendidikan dan pengaruh Desentralisasi Kesehatan pada Kinerja Kesehatan. Evaluasi kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan dilakukan untuk memperkuat analisis regresi. Hasil analisis menunjukan Desentralisasi Pendidikan tidak berpengaruh pada Kinerja Pendidikandan Desentralisasi Kesehatan tidak berpengaruh pada Kinerja Kesehatan. Hasil ini tidak mendukung pendekatan FGFF tetapi lebih mendukung pendekatan ekonomi politik dan pendekatan SGFF. Hasil evaluasi kebijakan Desentralisasi Pendidikan menunjukkan adanya kejelasan artikulasi kebijakan pendidikan, ditunjukkan dengan pembagian urusan pendidikan antar tingkat pemerintahan, namun belum diikuti dengan kejelasan tujuan atau konsekuensi kebijakan dan tidak didukung dengan asumsi yang menghubungkan kebijakan dengan tujuan atau konsekuensi. Hasil evaluasi kebijakan Desentralisasi Kesehatan menunjukkan tidak adanya kejelasan artikulasi kebijakan, tidak adanya kejelasan tujuan dan atau konsekuensi kebijakan dan tidak adanya kejelasan asumsi yang menghubungkan tindakan kebijakan dengan tujuan dan atau konsekuensi, sehingga evaluasi kebijakan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan dan desentralisasi sulit evaluasi.

Abstract The theory of traditional fiscal decentralization or the first generation (FGFF approach) assumes that a wise government will try to maximize the welfare of its citizens through the provision of good public services. On the other hand, the political economy approach and the second generation fiscal federalis (SGFF) approach assume that the government has its own interests so as not to maximize the welfare of its citizens. Fiscal decentralization in Indonesia is decentralization on the expenditure side funded by transfers to the regions and emphasized on the discretion of Regional Governments to spend their funds in accordance with regional priorities. Since decentralization has been rolled out, transfers to regions and government affairs expenditure have increased sharply. However, not all the service performance has increased. Others have not shown improvement. Thus, the problem is whether fiscal decentralization in Indonesia improves public service performance. Based on organizational theory, this study aims to examine the effect of Fiscal Decentralization on Public Service Performance. Public Service Performance is proxied by Education Performance and Health Performance, Fiscal Decentralization is proxies by EducationDecentralization and HealthDecentralization. Factor analysis is used to determine Education Performance and Health Performance indicators. Multiple regression analysis is used to examine the effect of Education Decentralization on Educational Performance and the effect of HealthDecentralization on Health Performance. Policy evaluation related to education and health is carried out to strengthen regression analysis. The results of the analysis show that EducationDecentralization has no effect on Education Performance and HealthDecentralization has no effect on Health Performance. These results do not support the FGFF approach but rather support the political economy approach and the SGFF approach. The results of the Decentralization Education policy evaluation indicate the articulationclarity of education policies, indicated by the distribution of educational functions between levels of government, but not yet followed by objective clarity or policy consequences and not supported by assumptions that link policies with objectives or consequences. The results of the evaluation of the Health Decentralization policy show that there is no clarity of policy articulation, lack of clarity of objectives and/or policy consequences and lack of clarity of assumptions that link policy actions with goals and/or consequences, so policy evaluation related to education decentralization and decentralization is difficult to evaluate.

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, pendekatan ekonomi politik, pendekatan teori desentralisasi fskal generasi kedua, teori organisasi, kinerja pelayanan publik, fiscal decentralization, political economy approach, second generation fiscal federalism, organizational t