IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

RIFKI RISMAWAN, Dr. Diah Ayu P., M.Kes., MBA.; Dr. Retna Siwi Padmawati, MA

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar Belakang: Pada tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 79,18% yang telah menjadi peserta JKN, peserta PBI berjumlah 107.530 jiwa dan peserta Non PBI berjumlah 188.637 Jiwa. Berdasarkan data BPJS Cabang Palu, pada tahun 2017 terdapat 54,33% yang menunggak dan bermasalah kepesertaannya, misalnya ditemukannya peserta PBI APBN yang tidak menggunakana data registrasi penduduk yang benar atau kepesertaan PBI yang dimiliki tidak mencakup seluruh anggota keluarga yang ada. Karena itu diperlukan kajian peran serta pemerintah daerah dalam implementassi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut agar dapat diwujudkan seluruh masyarakat tidak mampu dapat memiliki jaminan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiyaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN, sehingga dapat menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dan menggali bahan masukan bagi pengembangan Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan lainnya menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta di Kota Palu. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, lokasi penelitian di Kota Palu dengan subyek penelitian berjumlah 13 orang pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara mendalam. Variabel penelitian adalah Isi, Konteks dan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu. Hasil: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu dilaksanakan dalam bentuk kepesertaan JKN masyarakat melalui PBI APBD dan juga dilaksanakan dalam bentuk kebijakan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas. Implementasi konten kebijakan khususnya yang terkait dengan ketepatan sasaran target grup PBI APBD masih memerlukan kajian khusus pada aspek pemuktahiran data mandiri BDT di tingkat kelurahan sehingga nantinya dapat terwujud seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh jaminan kesehatan. Permasalahan belum terwujudnya target sasaran kebijkan sangat terkait dengan konteks kebijakan atau gambaran kondisi lingkungan yang ada, belum selarasnya keinginan kepala daerah dengan aktor-aktor yang berkepentingan seperti birokrat di sektor-sektor terkait, tokoh masyarakat dan lurah dalam mewujudkan keinginan walikota agar semua masyarakat tidak mampu yang belum diakomodir PBI APBN harus memiliki JKN melalui PBI APBD. Kesimpulan: Masih diketemukan beberapa permasalahan yang menghambat dalam implementasi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan Pemerintah Kota Palu. Seperti permasalahan Verifikasi dan Validasi data BDT belum berjalan dengan baik sehingga ketepatan sasaran kebijakan belum dapat diwujudkan dengan optimal, dikarenakan faktor utamanya adalah belum semua masyarakat Kota Palu memiliki regristrasi penduduk secara menyeluruh. Permasalahan penting lainnya adalah sikap dan komitmen aparatur kelurahan dalam menjaring seluruh warganya yang masuk dalam kategori masyarakat rentan ke dalam data BDT.

Background: In 2016 there were 20.82% of the population of Palu City who were not yet JKN participants and as many as 79.18% had become JKN participants, PBI participants numbered 107,530 and Non PBI participants amounted to 188,637 people. Based on the data from the BPJS Palu Branch, in 2017 there were 54.33% in arrears and problematic participation, for example the discovery of PBI APBN participants who did not use the correct population registration data or the participation of PBIs owned did not cover all existing family members. Therefore, it is necessary to study the role of local governments in implementing health insurance financing policies that are expected to provide a solution to these problems so that the entire community cannot afford to have health insurance and access to health services. Research Objectives: This study aims to determine the content and context of the policy implementation of the Palu City Government Health Insurance Financing policy in the JKN era, so that it can find inhibiting factors for the policy implementation and to explore inputs for developing health insurance and other health programs towards universal health care UHC in Palu City. Methods: This type of research uses a qualitative research design with descriptive analysis, the research location in Palu City with 13 research subjects as bureaucratic officials in the Palu City Government. The research instrument is a guideline for in-depth interviews. Research variables are the Contents, Context and Implementation of the Health Insurance Financing Policy of the Palu City Government. Results: The implementation of the Palu City Government Health Insurance Financing Policy was carried out in the form of community JKN participation by PBI APBD and was also carried out in the form of a free health service policy at the puskesmas. The implementation of policy content specifically related to the accuracy of the target group of the PBI APBD still requires a special study on the aspects of independent data collection of the BDT at the kelurahan level so that later the poor can obtain health insurance. The problem of unrealized policy targets is closely related to the context of the policy or description of existing environmental conditions, the inconsistency of expectations of regional heads with interested actors such as bureaucrats in related sectors, community leaders and lurah in realizing the mayor's wishes that all disadvantaged communities it has not been accommodated in the PBI APBN must have JKN through the PBI APBD. Conclusion: There are still some problems encountered in the implementation of the health insurance financing policy in the City of Palu. As the issue of Verification and Validation of the BDT data has not been implemented properly so that the accuracy of the policy targets has not been able to be realized optimally, because the main factor is that not all people in Palu City have a comprehensive population registration. Another important issue is the attitude and commitment of the kelurahan apparatus in capturing all citizens who fall into the category of vulnerable people into the BDT data.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN,, Implementation Policy, Health Insurance Financing, District Government